Senin, November 9, 2026
Google search engine

Semua TPSA di Jabar Ditarget Miliki Fasilitas RDF

SUKABUMI – Sekda Jabar Herman Suryatman mendorong 18 kabupaten/ kota mengubah tempat pengolahan sampah akhir (TPSA) dari open dumping menjadi refused derived fuel (RDF).

Herman menargetkan akhir tahun ini tak ada lagi TPSA di Jabar yang masih menimbun sampah tanpa ada perlakuan khusus atau open dumping.

Untuk mentransformasi menjadi TPSA yang memiliki fasilitas RDF, Herman meminta pemda mereplikasi TPSA Cimenteng di Kabupaten Sukabumi yang sudah mengoperasikan fasilitas RDF.

“Minimal kami targetkan ada 18 kabupaten kota yang TPSA – nya open dumping akhir tahun ini menjadi RDF,” ujar Herman ditemui selepas meresmikan operasional TPSA Cimenteng, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Kamis (31/7/2025).

RDF merupakan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan penggunaan batu bara di industri.

Teknologi ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) dan mempercepat pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Herman menuturkan, kunci agar teknologi RDF bisa diterapkan di TPSA adalah bekerja sama dengan offtaker. Contohnya di TPSA Cimenteng yang bekerja sama dengan offtaker sekaligus pengelola yaitu PT Semen Jawa.

“Ini contoh yang baik di Kabupaten Sukabumi kita akan dorong replikasi di daerah lainnya. Kuncinya ada di kerjasama dengan offtaker, yang mengelolanya kan langsung offtaker dari PT Semen Jawa,” jelasnya.

Selain menjaga keberlanjutan lingkungan, teknologi RDF juga memiliki nilai ekonomi. Herman menyebut biaya produksi sampah RDF di TPSA Cimenteng yaitu Rp200 ribu per ton. Sementara offaker akan membelinya lebih tinggi menjadi Rp300 ribu per ton.

“Saya kira perekonomiannya bisa dipertanggungjawabkan, ini Rp200 ribu per ton biaya produksinya dan harga di offtaker-nya Rp300 ribu per ton kurang lebih, jadi ada selisih Rp100 ribu per ton, jadi sisi ekonominya dapat,” tuturnya.

Tak hanya mendorong penerapan teknologi RDF di 18 TPSA kabupaten/ kota saja, Herman juga akan menerapkan RDF di TPPAS yang dikelola pemerintah provinsi yaitu TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.

“Tanggung jawab kami adalah replikasi, termasuk TPPAS yang provinsi kelola yaitu TPPAS Sarimukti kita akan dorong juga dengan teknologi RDF,” pungkas Herman.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat...

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Jokowi Marah di Persidangan, Karena Dokter Tifa Sempat Datangi Makam Orang Tuanya

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat tersinggung dan marah ketika hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan