BAUBAU – Kesultanan Buton mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk protes atas kebijakan penempatan pusat industri hilirisasi aspal Buton.
Lembaga adat tersebut meminta pemerintah memindahkan pusat industri tersebut dari Karawang, Jawa Barat, kembali ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.
Sultan Buton La Ode Muhamad Kariu menilai, penempatan pabrik pengolahan di luar daerah asal sumber daya alam hanya akan menjadikan warga lokal sebagai penonton.
Kebijakan ini dianggap menghilangkan potensi nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja yang seharusnya dinikmati masyarakat Buton.
“Groundbreaking yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo ternyata hilirisasi industri aspal Buton itu ada di wilayah Karawang. Pihak Sultan Buton mengeluarkan maklumat karena berbeda dengan janji Presiden sebelumnya, Jokowi,” kata Juru Bicara Lembaga Adat Kesultanan Buton, Arman Manila, Kamis (7/5/2026).
Menagih Janji Pemerintah Pusat
Menurut Arman, saat kunjungan Presiden ke-7 Joko Widodo, pemerintah sempat menjanjikan bahwa industri aspal akan dipusatkan di Buton.
Namun, dalam peresmian groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap kedua oleh Presiden Prabowo di Cilacap, Rabu (29/4/2026), lokasi industri aspal Buton justru ditetapkan di Karawang.
Kekecewaan ini juga disuarakan oleh mantan Pj Bupati Buton, Basiran, yang turut mengirim surat terbuka.
Basiran menyatakan keprihatinan mendalam karena aspal Buton merupakan kekayaan alam tanah kelahirannya, namun manfaat hilirisasinya justru dibawa ke Pulau Jawa.
“Kalau itu ditempatkan di wilayah lain, maka masyarakat Buton tidak ada nilai tambah ekonomi. Jika di Buton, masyarakat bisa menjadi tenaga kerja,” ucap Arman menekankan sisi keadilan bagi masyarakat adat.
Sorotan Proyek Hilirisasi Tahap II
Dari 13 proyek hilirisasi tahap kedua yang diresmikan Presiden Prabowo, proyek aspal Buton menjadi satu-satunya yang lokasinya tidak berada di daerah asal sumber daya tersebut. Sebagai perbandingan, hilirisasi nikel tetap di Morowali, tembaga di Gresik, dan pengolahan pala tetap di Maluku.
Berikut adalah daftar proyek strategis nasional tersebut:
1. Kilang Gasoline: Dumai (Riau) & Cilacap (Jateng).
2. Tangki BBM: Palaran (Kaltim), Biak (Papua), & Maumere (NTT).
3. Produksi DME: Tanjung Enim (Sumsel).
4. Baja Nirkarat (Nikel): Morowali (Sulteng).
5. Baja Karbon (Besi): Cilegon (Banten).
6. Aspal Buton: Karawang (Jawa Barat).
7. Tembaga & Emas: Gresik (Jatim).
8. Sawit (Oleofood): Sei Mangkei (Sumut).
9. Pala & Kelapa: Maluku Tengah (Maluku).
Kesultanan Buton kini tengah menyusun langkah strategis untuk melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo. Mereka berharap pemerintah pusat meninjau ulang lokasi proyek nomor 9 tersebut agar azas keadilan ekonomi bagi daerah penghasil dapat terpenuhi.***
Sumber : Kompas