KARAWANG – Sejumlah saksi dikabarkan mulai dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Karawang, atas kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Manajer HRD/GA PT. FCC Indonesia, Oktav Ardiansyah.
Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) dan LBH Bumi Proklamasi yang melaporkan kasus ini meminta Polres Karawang tegak lurus dan transparan dalam setiap penyelidikan kasusnya.
Pasalnya, LBH Bumi Proklamasi mengaku mulai mencium adanya indikasi perlindungan internal dari pihak perusahaan terhadap oknum HRD yang dilaporkan.
“Hari ini Selasa 29 Juli 2025, pemeriksaan terhadap saksi-saksi tengah berlangsung di Polres Karawang. Kami berharap proses hukum dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan ada pembiaran. Proses hukum harus cepat dan transparan,” tutur Dede Jalaludin, SH, perwakilan LBH Bumi Proklamasi.
Dede menyayangkan sikap PT. FCC Indonesia tersebut yang menurutnya justru berpotensi mencoreng reputasi perusahaan Jepang yang dikenal menjunjung tinggi kedisiplinan dan tata tertib kerja.
“Dalam korporasi Jepang, baik di dunia usaha maupun industri, semua jajaran mulai dari manajer hingga HRD wajib menaati kode etik atau code of conduct. Dugaan pelanggaran oleh oknum HRD ini jelas mencederai prinsip dasar itu, bahkan dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan dunia bisnis,” katanya.
LBH Bumi Proklamasi menyatakan akan terus mengawal kasus ini bersama masyarakat Karawang Utara hingga tuntas, dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Diketahui, dugaan kasus ujaran kebencian ini mencuat setelah beredarnya pernyataan bernuansa diskriminatif dari oknum HRD PT. FCC Indonesia terhadap warga Karawang, yang lantas memantik gelombang protes publik. Seruan agar pelaku diproses hukum secara terbuka dan adil terus bergema.
“Jangan biarkan harga diri masyarakat Karawang diinjak-injak. PT. FCC Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, bukan sebaliknya. Hukum harus tegak, bukan tunduk pada kuasa modal,” tandasnya.***
