Kamis, Agustus 6, 2026
spot_img

Rame Terus, Dedi Mulyadi Sebut Pinjaman Rp 2 Triliun ke BJB Masih Wacana

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan rencana pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kepada Bank BJB senilai Rp 2 triliun masih sebatas wacana.

Hingga saat ini, pemprov masih melakukan berbagai analisis dan evaluasi untuk mencari opsi selain berutang.

Menurut Dedi, pembicaraan mengenai rencana pinjaman tersebut memang ramai diperbincangkan publik.

Namun, ia menekankan bahwa keputusan final belum diambil karena pemerintah daerah masih mengkaji berbagai alternatif pendanaan.

“Rame terus menerus melakukan pembicaraan tentang rencana pinjaman Pemda Provinsi Jawa Barat kepada BJB senilai Rp2 triliun. Saya katakan bahwa itu baru rencana pinjaman yang bersifat wacana. Dan kami terus melakukan analisis dan evaluasi tentang opsi-opsi yang bisa dilakukan selain opsi utang,” kata Dedi dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/3/2026).

Berita Lainnya  Ditabrak Minibus, Pemotor Ayah dan Putrinya Tewas Sampai Terpental ke Atap Bengkel

Upayakan Negosiasi dengan Kemenkeu

Salah satu opsi yang sedang diupayakan adalah melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov Jabar dua tahun lalu segera dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Dedi menjelaskan, jika pembayaran DBH tersebut dapat direalisasikan, maka kebutuhan pembiayaan daerah bisa terpenuhi tanpa harus melakukan pinjaman.

“Misalnya opsi melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar tagihan pemerintah Provinsi Jawa Barat dua tahun yang lalu itu bisa dibayarkan karena PMK-nya sudah keluar. Kalau kemudian dilakukan pembayaran oleh Menteri Keuangan maka kami tidak perlu meminjam,” ujarnya.

Berita Lainnya  Sidang Perdana Dugaan Penganiayaan oleh Anggota DPRD Bekasi, JPU Bacakan Surat Dakwaan

Ia berharap pembayaran DBH yang tertunda tersebut dapat segera terealisasi sehingga rencana pinjaman tidak perlu dilakukan.

“Semoga saja bisa terealisasi segera pembayaran DBH dua tahun yang lalu yang belum dibayarkan sehingga kita tidak perlu meminjam,” kata Dedi.

Dedi juga mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan mengenai isu pinjaman tersebut.

Ia memastikan bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki utang kepada Bank BJB.

Berita Lainnya  Pernyataan 'Menyesatkan', Kantor Hukum Hotman Paris Didemo

“Untuk itu santai saja pada semua pihak karena Pemda Jawa Barat sampai hari ini tidak punya utang ke BJB,” tegasnya.***

Sumber : Kompas.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Sambil Bawa Pelaku, Polisi Sisir Kali Licin Cari Potongan Kaki Korban Mutilasi

DEPOK - Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya turun ke Kali Licin, Cipayung, Depok, untuk mencari potongan kaki korban mutilasi pria berinisial K...

Diduga Terlibat Kasus Perselingkuhan, 2 Guru SMKN 1 Mempawah Diteriaki Siswanya Saat Diamankan Polisi

MEMPAWAH - Tak kurang dari 700 siswa-siswi SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolahnya,...

Mantan Istri Polisi di Medan Diduga Bunuh Diri Tembakan Senpi ke Kepala, Motif Masih Didalami

MEDAN - W (30) ditemukan tewas dalam kamar mandi rumah mantan suaminya, Brigadir I, di Kota Medan pada Minggu (2/8/2026). Kapolrestabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak...

Sidang Perdana Dugaan Penganiayaan oleh Anggota DPRD Bekasi, JPU Bacakan Surat Dakwaan

BEKASI - Sidang perdana perkara dugaan penganiayaan oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,...

Pemkot Bekasi Desak Pemkab Bogor Tindak 5 Perusahaan Diduga Cemari Aliran Sungai

KOTA BEKASI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor menindak lima perusahaan diduga mencemari air sungai atau Kali Bekasi berubah...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan