Rabu, September 16, 2026
spot_img

PT. Jui Shin, Pabriknya di Bekasi Tapi Dikeluhkan Warga Karawang

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat koordinasi terkait permasalahan lalu lintas kendaraan berat milik PT Jui Shin Indonesia (PT Jusin) yang kerap melintas di jalan provinsi di wilayah tersebut.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengungkapkan pembahasan difokuskan pada solusi pengaturan akses jalan yang digunakan perusahaan.

Meski investasi PT Jusin berada di Bekasi, aktivitas kendaraan angkut bahan baku justru banyak melintasi jalan provinsi di Karawang sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

“Warga saya mengeluhkan aktivitas mobil yang terlalu banyak, bisa sampai 150 truk per hari. Makanya kami buat aturan jam operasional, hanya boleh lewat jam 7 malam sampai jam 5 subuh,” jelas Aep kepada Karawang Bekasi Ekspres usai rapat kordinasi di Cikarang Pusat, Kamis (25/9/2025).

Aep menegaskan, ke depan PT Jusin harus segera membangun dan menggunakan akses jalan melalui wilayah Bekasi. Hal ini untuk mengurangi beban jalan di Karawang sekaligus mengatasi keresahan masyarakat. “Saya tegaskan minimal tahun 2026 PT Jusin sudah harus punya akses jalan sendiri,” ujarnya.

Berita Lainnya  Gus Kikin Resmi Terpilih sebagai Ketum PBNU 2026-2031

Dalam rapat, kedua kepala daerah juga mendorong agar PT Jusin ikut berkontribusi dalam perbaikan infrastruktur jalan. “Meskipun perusahaan beralasan sudah membayar pajak, tetap harus ada kontribusi nyata. Minimal bantu perbaikan jalan,” kata Aep.

Lebih lanjut, Pemkab Karawang dan Pemkab Bekasi sepakat akan bersurat bersama ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menindaklanjuti pembangunan maupun perbaikan jalan provinsi yang terdampak.

“Intinya kita sama-sama bersinergi, mencari titik temu agar investasi tetap berjalan, tapi masyarakat juga tidak dirugikan,” imbuh Aep.

Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyoroti persoalan kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan berat milik PT Jui Shin Indonesia yang melintas di wilayah Karawang dan Bekasi.

Menurutnya, meskipun jalur tersebut merupakan kewenangan provinsi, dampak langsung justru dirasakan masyarakat Kabupaten Karawang.

“Walaupun itu jalan provinsi, lalu-lalangnya kan di Karawang. Masyarakat di sana merasa resah karena jalan rusak akibat mobilitas kendaraan bermuatan besar,” ujar Ade Kuswara Kunang.

Berita Lainnya  Kapolresta Karawang Ajak Pelajar Jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

Ade mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif bersama. Pihaknya mendorong agar perusahaan turut bertanggung jawab melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya sarankan perusahaan yang memperbaiki jalan melalui CSR. Jadi mereka langsung yang membangun,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Pemkab Bekasi akan membentuk tim khusus yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan dinas terkait.

Kendati demikian, tim tersebut nantinya juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Karawang serta pihak perusahaan.

“Kalau dicek di lapangan akan terlihat jelas denah dan alur jalan yang dilalui kendaraan,” tambahnya.

Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu juga meminta agar pajak perusahaan diekspos secara transparan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Langkah kedua dan seterusnya, pajaknya harus dipublikasikan. Supaya masyarakat tahu kontribusi perusahaan terhadap daerah,” tandasnya.

Berita Lainnya  Apa Kabar Kasus Dugaan Pelecehan Sekpri Wabup Sumedang, PERADI : "Ini Bisa Jadi Presenden Buruk Kepemimpinan Dedi Mulyadi"

Sementara itu, Direktur PT Jui Shin Indonesia, Fredy Tandra, menjelaskan alasan perusahaan membutuhkan dukungan infrastruktur tambahan. ‎

“Pabrik kami berada di Desa Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Karena pada awalnya belum ada akses jalan besar, kami menggunakan jalur di Kabupaten Karawang menuju Tol Karawang Barat. Namun seiring bertambahnya aktivitas industri, jalan yang kami lalui semakin padat. Untuk itu, kami berharap adanya alternatif akses melalui jalan Bojongmangu menuju Tol Sukabunga, yang jaraknya hanya sekitar lima kilometer dari pabrik,” jelasnya.‎‎

Fredy menambahkan, PT Jui Shin siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah Bekasi dan Karawang untuk meninjau lokasi dan mendukung peningkatan struktur jalan agar kendaraan angkutan perusahaan dapat melalui jalur tersebut tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas masyarakat. (iky/mhs)

Artikel ini telah tayang di KBEOnline.id : https://kbeonline.id/2025/09/25/bupati-karawang-dan-bupati-bekasi-duduk-bareng-bahas-pabrik-semen-jui-shin-ini-bahasan-lengkap-rapatnya/2/

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Berawal dari ‘Heureuy’, Pejabat Dishub Sukabumi Lecehkan Siswi PKL, Berakhir Dijemput Polisi

SUKABUMI - Seorang oknum pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah dijemput...

Tegas! Pemprov Jabar Tutup Aktivitas Pertambangan PT. MPB di Karawang Selatan

KARAWANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menutup aktivitas pertambangan PT. Mas Putih Belitung  (anak perusahaan PT. Jui Shin Indonesia), yang tidak mematuhi ketentuan...

Singgung Soal ‘Ideologi Politik’, Kepala BGN Malah Salahkan Guru, Orang Tua Siswa, Wartawan hingga LSM yang ‘Ngeramein’ Keracunan MBG

JAKARTA - Meski total korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai hampir 50 ribu orang yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia,...

KDM Nyatakan Tidak Ada Pelecehan di Kasus Wabup Sumedang dengan Sekprinya, Netizen Tak Percaya : “Ekspresi Tidak Bisa Berbohong”

BANDUNG - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya berinisial RY dinyatakan 'clear' oleh Gubernur Jawa...

Disuruh Beli Mi Goreng Malah Mi Kuah, Prajurit TNI AU Meninggal Dianiaya Senior

JAKARTA - Serda Ahmad Muzammul Farisa (AMF), prajurit TNI AU di Magetan, Jawa Timur (Jatim), meninggal secara tak wajar setelah diduga dianiaya seniornya di...

Hukum

KPK Tangkap 17 Orang Terkait Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek, pada Senin (14/9/2026). Beberapa di antaranya ada Direktur...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan