Sabtu, Agustus 8, 2026
spot_img

PNS di Purwakarta Ngeluh Belum Terima Gaji Desember dan Januari

PURWAKARTA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) , PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji Januari 2026 dan Desember 2025. Pihak Pemkab Mengklaim keterlambatan disebabkan ada 8 OPD yang salah input sistem.

Gaji pegawai, ujar dia, biasa masuk tepat waktu pada awal bulan. Namun, hingga tanggal 6 Januari 2026 hak pegawai belum juga masuk ke rekening.

“Biasanya tanggal 1 sudah masuk gaji. Tapi ini sudah tanggal 6 Januari belum ada tanda-tanda masuk gaji masuk. Apa karena uangnya gak ada,” kata Ivan salah seorang PNS  Pemkab Purwakarta, Selasa (06/01/2026).

Berita Lainnya  Bangli di Rengasdengklok juga Ditertibkan, Bupati Aep : "Akan Dibangun Jalan Alternatif Tanjungpura-Rengasdengklok untuk Kurangi Kemacetan"

Keluhan Serupa disampaikan Pegawai PPPK paruh waktu yang hingga kini belum menerima Gaji untuk bulan Desember 2025. Padahal biasanya biasanya akhir bulan honor PPPK Paruh waktu yang dulunya Tenaga Harian Lepas (THL) sudah cair.

Terkait keluhan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Kabupaten Purwakarta, Nina Herlina, mengatakan, ada beberapa OPD yang sepertinya kekunci karena salah ngetik nginput dan lain sebagainya.

Untuk membuka yang sistem yang terkunci tersebut, tim dari Pemkab Purwakarta sudah berangkat kepusdiktin di Jakarta.

Berita Lainnya  Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemkab Karawang Resmikan Gedung Baru IGD dan Perawatan Kritis RSUD

“Itu sekarang ke Pusdatin. Nah, dari Pusdatin itu lagi proses perbaikan-perbaikan, kenapa gitu. Karena ada 8 OPD yang tidak masuk ke sistem, tapi lagi diperbaiki ke Pusdatin. Nah, di Pusdatin itu kan se-Indonesia,” Kata Nina Herlina.

Nina Herlina belum bisa menjanjikan kapan gaji PSN dan PPPK bisa dicairkan. Karena masih dalam proses,

 “Jadi yang namanya gajihan itu ada proses. Karena awal tahun, akhir tahun,” ungkap Nina.

Berita Lainnya  Perintah Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Pecat Oknum Dishub yang Pungli Sopir Truk

Nina Herlina menganggap wajar adanya keterlambatan, karena keuangan itu harus berproses apalagi ini sistemnya sistem pusat (H-4)

Sumber : MediaIndonesia.com
Foto : ilustrasi net

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Ratusan Senjata Api, Narkoba hingga VCD Porno Ditemukan di Ruangan Sekolah Swasta di Jaksel

JAKARTA - Sebanyak 995 senjata api (senpi) ditemukan di sebuah ruangan sekolah swasta wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026). Staf Ahli Ketua Pembina Yayasan...

Alami Muntah-muntah, Puluhan Siswa SDN 01 Ciherang – Bogor Diduga Keracunan MBG

BOGOR - Lebih dari 20 siswa dan seorang guru di SDN 01 Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengalami muntah-muntah usai menyantap menu Makan Bergizi...

Polda Jabar Tangkap Pelaku Manipulasi Gambar Presiden Prabowo, Terancam 12 Tahun Penjara

BANDUNG - Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana identity theft atau manipulasi data terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi Artificial Intelligence...

Sambil Bawa Pelaku, Polisi Sisir Kali Licin Cari Potongan Kaki Korban Mutilasi

DEPOK - Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya turun ke Kali Licin, Cipayung, Depok, untuk mencari potongan kaki korban mutilasi pria berinisial K...

Diduga Terlibat Kasus Perselingkuhan, 2 Guru SMKN 1 Mempawah Diteriaki Siswanya Saat Diamankan Polisi

MEMPAWAH - Tak kurang dari 700 siswa-siswi SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolahnya,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan