Jumat, Oktober 16, 2026
Google search engine

Pendidikan Karakter Berbasis Militer, Jika Hanya Kritik Kesannya Seperti Nyinyir

Anggota DPRD Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi SH menanggapi berbagai macam reaksi publik terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, soal penerapan program pendidikan karakter berbasis militer.

Disampaikan Dea, sampai sejauh ini baru Kabupaten Purwakarta yang melakukan uji coba program pendidikan yang diperuntukan bagi siswa bermasalah ini.

Hal ini kemungkinan menyusul masih adanya pro kontra dengan terobosan program pendidikan dari KDM ini. Namun demikian, Dea meyakini mayoritas orang tua siswa yang anaknya bermasalah setuju dengan program ini.

Berita Lainnya  RDP Soroti Kebakaran Kantor ATR/BPN Karawang, Murni Konsleting atau Sabotase Data Tanah Rakyat

Oleh karenanya, Dea menghimbau agar bagi setiap orang yang kontra dengan program ini tidak hanya sekedar mengkritik. Melainkan memberikan masukan program lain untuk mengatasi persoalan siswa bermasalah ini.

“Iya dong, supaya fair. Jadi jangan hanya sekedar mengkritik. Tetapi juga memberikan solusi. Kalau hanya kritik kesannya seperti nyinyir,” tutur wakil rakyat Dapil Karawang-Purwakarta ini, Jumat (2/5/2025).

Terlepas dari pro kontra yang sedang terjadi, secara pribadi Dea mengaku setuju dengan penerapan program pendidikan karakter berbasis militer yang digelar selama 14 hari ini.

Berita Lainnya  Menuai Perdebatan, Komisi XIII DPR RI Usulkan Fasilitas Bilik Asmara dan Alat Bantu Seks bagi Narapidana

Terlebih, program ini bersifat terintegrasi. Yaitu dimana tidak hanya melibatkan unsur TNI-Polri. Melainkan juga melibatkan stakeholder lain sepererti Dinas Pendidikan sampai pihak sekolah.

“Kalau boleh saya bilang anggap saja ini seperti pesantren kilat untuk membentuk karakter dan sikap disiplin siswa. Cuma bedanya kalau pesantren diajarkan pak kiyai, tapi kalau ini oleh tentara,” katanya.

Ditambahkan Dea, ia juga berharap pendidikan karakter berbasis militer ini mulai direalisasikan Bupati Karawang. Mengingat peristiwa aksi tawuran siswa di Karawang hampir terjadi dalam rentan waktu setiap minggunya.

Berita Lainnya  Raperda Perubahan APBD TA 2026 Kabupaten Karawang Disetujui

“Kalau saya pribadi berkeyakinan pada akhirnya semua akan setuju dengan terobosan program Pak Dedi Mulyadi ini. Mengingat sampai saat ini belum ada formula lain untuk menangani permasalahan kenalakan siswa selama ini,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Produksi Capai 160 Ton per Hari, Menteri ESDM Bahlil Resmikan Kilang LPG Cilamaya

KARAWANG - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dr. Bahlil Lahadalia, S.E., M.Si., meresmikan Kilang LPG Cilamaya...

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules, Terkait Korupsi Kementerian ATR/BPN – PT. Summarecon

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiya uang senilai Rp800 juta dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya Hercules...

Diduga Cabuli 2 Anak Kandung, Mantan Kepala KUA Ditangkap Polisi Setelah Selesai Jadi Imam Salat Berjamaah

SOLOK - Seorang pria berinisial AH (66 tahun) yang merupakan pensiunan PNS Kementerian Agama (mantan Kepala KUA) sekaligus imam masjid ditangkap oleh Satreskrim Polres...

Viral Video Pria Dicambuk Meringis Kesakitan di KPPG Bogor, Polisi Lakukan Penyelidikan

BOGOR - Pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait rekaman video yang memperlihatkan pria dicambuk yang dinarasikan terjadi di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor. "Ya kita...

RDP Soroti Kebakaran Kantor ATR/BPN Karawang, Murni Konsleting atau Sabotase Data Tanah Rakyat

KARAWANG - Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka (RDP) mengaku kaget atas insiden kebakaran kantor ATR/BPN Karawang yang terjadi pada Rabu (14/10/2026),...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan