Senin, September 7, 2026
spot_img

Pemkab Bekasi Dorong Pembentukan Satgas Ketenagakerjaan

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah mendorong pembentukan Satgas Ketenagakerjaan yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, akademisi, media, dan stakeholder terkait lainnya, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola ketenagakerjaan.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan, Satgas tersebut nantinya diharapkan menjadi ruang kolaboratif untuk memperkuat pengawasan, komunikasi, serta penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara lebih terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Asep Surya Atmaja saat menghadiri Musyawarah Unit Kerja (Musnik) ke-10 Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Aisin Indonesia, di Holiday Inn Jababeka, Cikarang Selatan, Sabtu (16/5/2026).

“Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rencana pembentukan Satgas Ketenagakerjaan yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, akademisi, media, dan stakeholder terkait lainnya,” katanya.

Selain itu, Plt. Bupati Bekasi juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Berita Lainnya  Dorong Profesionalisme Praktisi HR, NHRI Gelar Uji Kompetensi Sertifikasi BNSP

Menurutnya, program CSR tidak hanya harus bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keluarga pekerja.

“Kami pun mendorong penguatan kolaborasi bersama dunia usaha melalui pemanfaatan program CSR yang lebih berdampak bagi masyarakat, termasuk mendukung program sosial dan pemberdayaan keluarga pekerja,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Bupati Bekasi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musnik ke-10 sebagai bagian dari proses demokrasi organisasi pekerja yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, forum musyawarah organisasi pekerja tidak hanya menjadi agenda rutin pergantian kepemimpinan maupun penyusunan program kerja, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat peran strategis serikat pekerja dalam menjaga stabilitas hubungan industrial di Kabupaten Bekasi.

“Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga kepercayaan dunia usaha dan investasi,” ujar Asep Surya Atmaja.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bekasi saat ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh ribuan perusahaan serta jutaan tenaga kerja dari berbagai sektor industri.

Berita Lainnya  Dorong Profesionalisme Praktisi HR, NHRI Gelar Uji Kompetensi Sertifikasi BNSP

Oleh karena itu, keberlangsungan iklim investasi yang sehat harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta terciptanya komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja.

“Serikat pekerja bukan hanya menjadi wadah perjuangan aspirasi kaum pekerja, tetapi juga mitra pemerintah dan perusahaan dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, produktif, aman, dan kondusif,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Asep Surya Atmaja juga menekankan bahwa Musnik menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kualitas kepemimpinan di tubuh serikat pekerja.

Ia berharap forum tersebut dapat melahirkan gagasan-gagasan konstruktif yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di masa depan, khususnya di tengah transformasi industri dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

“Musyawarah Unit Kerja seperti hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menyusun program kerja yang mampu menjawab tantangan dunia ketenagakerjaan yang terus berkembang,” ungkapnya.

Berita Lainnya  Dorong Profesionalisme Praktisi HR, NHRI Gelar Uji Kompetensi Sertifikasi BNSP

Asep Surya Atmaja mengajak seluruh elemen pekerja untuk terus meningkatkan kompetensi, disiplin, produktivitas, serta menjaga persatuan dan solidaritas di tengah tantangan dunia industri yang semakin kompleks.

Ia berharap hubungan antara pekerja dan perusahaan dapat terus dibangun melalui komunikasi yang sehat dan saling menghormati demi menciptakan keberlangsungan industri yang berkelanjutan.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai sarana memperkuat kolaborasi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah demi mewujudkan Kabupaten Bekasi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi, jajaran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), manajemen PT Aisin Indonesia, serta ratusan peserta musyawarah dari unsur pekerja dan pengurus organisasi serikat pekerja. (Prokopim Pemkab Bekasi)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah Kliennya Miliki ‘Mensrea’ Rugikan Negara dalam Korupsi KPR

KARAWANG - Dr. M. Gary Gagarin Akbar, SH., MH., Kuasa Hukum Sdr. VY - mantan Direktur PT. Bumi Arta Sedayu (PT BAS) periode tahun...

Kejari Karawang Pamerkan Tumpukan Duit Sitaan Korupsi Penyaluran KPR PT. BAS

KARAWANG - Dalam perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Himbara Kantor Cabang Karawang yang melibatkan PT. Bumi Arta...

Kejari Karawang Tetapkan 4 Tersangka Korupsi KPR, Kerugian Negara Rp237 Miliar

KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Jawa Barat, menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi praktik manipulasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada salah...

Dugaan Upaya Makar, Ketum Projo Budi Arie Setiadi Dipolisikan

JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kini berhadapan dengan proses hukum menyusul laporan dari Gerakan Cinta Prabowo (GCP). Grup tersebut mengadukannya relawan...

Korban Keracunan MBG Sudah Capai 43.838 Orang, JPPI : Seperti Kebal Hukum, Tak Ada Penyedia yang Diproses Hukum

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali terjadi setelah libur sekolah. Kejadian itu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan