Senin, Juli 27, 2026
spot_img

Mendagri Minta Pejabat Tak Pamer Kemewahan di Tengah Marak Demo

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para pejabat negara dan keluarganya tidak pamer (flexing) gaya hidup mewah dan menjaga sikap sederhana di tengah maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Ia mengingatkan agar tidak menampilkan gaya hidup mewah, termasuk dalam acara seremonial maupun kegiatan pribadi. Sebab, sikap itu dapat memicu sentimen negatif di masyarakat.

“Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik hari ulang tahun (HUT) daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu jauh lebih bermanfaat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Pusat Kemendagi, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Berita Lainnya  Demo di Kejagung Nyaris Ricuh, Polisi Hampir Adu Fisik dengan Mahasiswa

“Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat,” tambahnya.

Ia menekankan agar pejabat tidak melakukan flexing kemewahan. Cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, hingga kendaraan pribadi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan persepsi negatif.

“Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif, termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana,” ujarnya.

Berita Lainnya  Bejat! Anak Sendiri kok Dicabuli, Si Gondrong Kini Sudah Diringkus Polisi

Tito menyoroti peran media sosial, terutama TikTok, yang kerap digunakan untuk menyebarkan potongan video hingga siaran langsung.

“Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok. Ini gampang sekali masyarakat diprovokasi,” katanya.

Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah menunda perjalanan ke luar negeri dan tetap berada di wilayah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama forkopimda.

“Kalau kepala daerahnya enggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ,” kata Tito.

Berita Lainnya  KPK Dalami Aliran Dana Rp100 juta ke Gus Miftah dalam Kasus Korupsi Proyek JGSS

Baca artikel CNN Indonesia “Mendagri Minta Pejabat Tak Flexing Kemewahan di Tengah Marak Demo” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250901160351-92-1268891/mendagri-minta-pejabat-tak-flexing-kemewahan-di-tengah-marak-demo.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

1 Orang Tewas, Polisi Ungkap Penyebab Bentrokan Massa di Jakarta Pusat, Benarkah Gegara Makan Nasi Uduk Gak Bayar?

JAKARTA - Polisi menyebut bentrokan pecah antara warga dan sekelompok orang di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026), akibat salah paham. Kapolres Metro Jakarta...

Karawang Jadi Wilayah Tujuan Pengemis, Penghasilan Bisa Sampai Rp 150 Ribu per Hari

KARAWANG - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebut Karawang kini menjadi tujuan aktivitas gelandangan, pengemis, pemulung, dan pengamen dari berbagai daerah karena...

Polisi Selidiki Misteri Tewasnya Sutrimo, Mantan Karumga Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan tengah menyelidiki penyebab kematian pria bernama Sutrimo. Ia diduga merupakan mantan Kepala Rumah Tangga (Karumga) eks Jaksa Agung Muda...

Kebakaran Hebat Hanguskan 70 Rumah Adat di Sukabumi

SUKABUMI - Kebakaran meratakan permukiman di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kabupaten Sukabumi. Total 70 rumah di lokasi ludes terbakar. Laporan kebakaran itu terjadi...

Febri Diansyah Jadi Pengacara Febrie Adriansyah

JAKARTA - Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah bertindak sebagai Kuasa Hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan