Selasa, September 15, 2026
spot_img

Ketua DPRD Karawang Desak Pencairan ‘Uang Kadeudeuh’ Korpri

Kepala BKPSDM Karawang, Asip Suhendar terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Karawang secara aklamasi dalam Musyawarah Kabupaten Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Karawang periode 2025-2030, di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang, Senin (21/4/2025).

Terpilihnya Asip diminta agar dapat menyelesaikan masalah pencairan uang kadeudeuh para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang tertunda selama beberapa tahun terakhir.

“Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh dewan Pengurus Korpri Karawang yang baru. Salah satunya masalah pencairan kadeudeuh para pensiunan PNS yang sudah lama tertunda,” kata Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin.

Berita Lainnya  DPRD Karawang Setujui Perubahan KUA - PPAS 2026 dan Bahas Raperda APBD 2027

Pria yang akrab disapa HES ini mengungkapkan, dirinya mengaku sering menerima laporan para pensiunan PNS yang sudah lama menantikan pencairan uang kadeudeuh dari Dewan Pengurus Korpri Karawang.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta persoalan yang dinilai cukup serius tersebut agar segera dituntaskan oleh pengurus yang baru.

“Masalah pencairan kadeudeuh para pensiunan PNS menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Dewan Pengurus Korpri Karawang yang baru. Karena hal itu sudah lama dinantikan oleh para pensiunan PNS,” ujarnya.

Berita Lainnya  Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-393, Karawang Terus Berbenah dan Bangun Infrastruktur

Dari informasi yang diperoleh, hingga Desember 2024, jumlah pensiunan PNS 2022-2023 yang belum mendapatkan uang kadeudeuh dari Korpri Karawang mencapai sekitar 700 orang.

Sehingga hak uang kadeudeuh PNS yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp 9,8 miliar.

Kondisi tersebut cukup disayangkan, karena uang kadeudeuh yang harus mereka dapatkan itu sebenarnya hasil tabungan para purna selama mereka aktif menjadi PNS.

“Penyelesaiannya harus cepat, jangan berlarut-larut. Karena mereka (para pensiunan PNS) sangat menunggu mendapatkan uang kadeudeuh itu,” katanya.

Berita Lainnya  Terkait Oil Spill di Pesisir Pantai, DPRD Karawang Bentuk 'Tim Investigasi Independen'

Dalam kesempatan itu pihaknya juga menyarankan agar Dewan Pengurus Korpri Karawang yang baru melakukan recovery, untuk kemudian aset tersebut dikonversi untuk menuntaskan persoalan yang terjadi terkait dengan keuangan.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Berawal dari ‘Heureuy’, Pejabat Dishub Sukabumi Lecehkan Siswi PKL, Berakhir Dijemput Polisi

SUKABUMI - Seorang oknum pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah dijemput...

Tegas! Pemprov Jabar Tutup Aktivitas Pertambangan PT. MPB di Karawang Selatan

KARAWANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menutup aktivitas pertambangan PT. Mas Putih Belitung  (anak perusahaan PT. Jui Shin Indonesia), yang tidak mematuhi ketentuan...

Singgung Soal ‘Ideologi Politik’, Kepala BGN Malah Salahkan Guru, Orang Tua Siswa, Wartawan hingga LSM yang ‘Ngeramein’ Keracunan MBG

JAKARTA - Meski total korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai hampir 50 ribu orang yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia,...

KDM Nyatakan Tidak Ada Pelecehan di Kasus Wabup Sumedang dengan Sekprinya, Netizen Tak Percaya : “Ekspresi Tidak Bisa Berbohong”

BANDUNG - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya berinisial RY dinyatakan 'clear' oleh Gubernur Jawa...

Disuruh Beli Mi Goreng Malah Mi Kuah, Prajurit TNI AU Meninggal Dianiaya Senior

JAKARTA - Serda Ahmad Muzammul Farisa (AMF), prajurit TNI AU di Magetan, Jawa Timur (Jatim), meninggal secara tak wajar setelah diduga dianiaya seniornya di...

Hukum

KPK Tangkap 17 Orang Terkait Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek, pada Senin (14/9/2026). Beberapa di antaranya ada Direktur...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan