BANDUNG | OPINIPLUS.COM | – Dengan alasan bukan kebutuhan mendesak dan hanya akan menambah struktur yang tidak perlu, Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi (KDM) memastikan tidak akan membentuk tim transisi untuk memfasilitasi perpindahan pemerintahan.
Alasan lain, KDM juga menilai jika tim transisi sebenarnya bisa diperankan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki kapasitas untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan efektif.
“Tim tansisi buat apa?. Jangan nambah lagi banyak orang, tim transisi dari mana,” tutur Kang Dedi Mulyadi, dilansir dari Tribun, Selasa (24/12/2024).
“Saya kan sudah punya tim, anggota DPRD, kan sudah punya anggota DPRD Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, ya kita tinggal bertemu dengan anggota DPRD secara bersama-sama. Kemudian kita juga ada anggota DPRD yang lain,” timpal KDM.
Dedi menegaskan, koordinasi dengan DPRD merupakan langkah yang lebih efisien daripada membentuk struktur baru yang berpotensi menambah birokrasi yang tidak perlu.
Selain bekerja sama dengan DPRD, Dedi juga akan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan rencana kerja dan target yang telah disusun.
Fokus utama Dedi adalah memastikan alokasi anggaran digunakan secara efektif demi kepentingan masyarakat.
“Kemudian juga pemimpin dewan akan saya temui, dan kita akan bicara dengan eksekutif, eksekutif paparkan anggarannya kepada saya. Saya tidak mau bikin tim transisi, nanti tim transisinya nggak ngerti lagi,” ucap Dedi.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan program pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Barat berjalan dengan lancar tanpa hambatan birokrasi tambahan.(DBS)
