Senin, September 7, 2026
spot_img

Mangkir dari Panggilan DPRD Karawang, Koperasi Pindo Deli Siap-siap Dipolisikan

KARAWANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi II DPRD Karawang, Kamis (21/5/2026). RDP ini membahas persoalan aduan puluhan eks anggota Koperasi PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills yang belum diberikan haknya.

RDP dihadiri Dinas Koperasi, Polres Karawang, Bagian Hukum Setda, serta puluhan korban eks anggota koperasi Pindo Deli yang didampingi Tim Hukum Jabar Istimewa (Jabis) Karawang.

Namun sayangnya, pihak Koperasi Pindo Deli yang justru sedang bersengketa malah absen atau mangkir dari undangan DPRD Karawang.

Berita Lainnya  Ceceran Oil Spill Cemari Pantai Cemara Jaya, PHE ONWJ Sebut Tidak Ada Kebocoran Fasilitas Operasi

Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah mengatakan, sebanyak 36 eks anggota Koperasi Pindo Deli ini belum diberikan haknya.

Menurutnya, DPRD Karawang telah dua kali memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Komisi II juga sempat mendatangi kantor Koperasi Pido Deli. Tetapi tidak berhasil bertemu dengan pengurus inti.

“Waktu itu pihak koperasi menjanjikan akan mencicil pembayaran kepada para eks karyawan. Tetapi sampai hari ini belum ada realisasi pembayaran hak para korban,” ujar Mumun.

Mumun memperingatkan, apabila tidak ada itikad baik dari pihak koperasi maupun perusahaan, maka DPRD akan mendorong penyelesaian melalui jalur hukum dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH).

Berita Lainnya  Lagi, Giliran Siswa SMKN 1 Tapung Keracunan Menu MBG

“Kalau tidak ada niat baik, kami terpaksa akan menggandeng APH untuk melangkah ke jalur hukum,” katanya.

Koperasi Pindo Deli akan Dipolisikan

Ketua Koordinator Tim Hukum Jabis Karawang, Saripudin menilai jika ketidakhadiran pihak koperasi dalam RDP menunjukkan minimnya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan.

“Sangat disayangkan pihak Koperasi Pindodeli tidak hadir. Kami sudah membangun komunikasi, tetapi sampai sekarang belum ada langkah konkret untuk mengembalikan kerugian klien kami,” ujarnya.

Berita Lainnya  Bukan ODGJ, Pria Mengamuk di Lenteng Agung Ternyata di Bawah Pengaruh Miras

Saripudin mengungkapkan, total kerugian yang dialami 36 korban mencapai sekitar Rp450 juta. Jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian, pihaknya memastikan akan mengambil langkah hukum.

“Ketika tidak ada itikad baik dan penyelesaian, tentunya kami akan mengambil langkah tegas, termasuk melaporkan ke kepolisian,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah Kliennya Miliki ‘Mensrea’ Rugikan Negara dalam Korupsi KPR

KARAWANG - Dr. M. Gary Gagarin Akbar, SH., MH., Kuasa Hukum Sdr. VY - mantan Direktur PT. Bumi Arta Sedayu (PT BAS) periode tahun...

Kejari Karawang Pamerkan Tumpukan Duit Sitaan Korupsi Penyaluran KPR PT. BAS

KARAWANG - Dalam perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Himbara Kantor Cabang Karawang yang melibatkan PT. Bumi Arta...

Kejari Karawang Tetapkan 4 Tersangka Korupsi KPR, Kerugian Negara Rp237 Miliar

KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Jawa Barat, menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi praktik manipulasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada salah...

Dugaan Upaya Makar, Ketum Projo Budi Arie Setiadi Dipolisikan

JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kini berhadapan dengan proses hukum menyusul laporan dari Gerakan Cinta Prabowo (GCP). Grup tersebut mengadukannya relawan...

Korban Keracunan MBG Sudah Capai 43.838 Orang, JPPI : Seperti Kebal Hukum, Tak Ada Penyedia yang Diproses Hukum

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali terjadi setelah libur sekolah. Kejadian itu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan