Senin, September 7, 2026
spot_img

Dana Bantuan Provinsi Turun Drastis, Anggota DPRD Sukabumi Kritik Dedi Mulyadi

SUKABUMI – Transfer keseluruhan dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi turun drastis di periode Dedi Mulyadi.

Hal itu diungkap oleh anggota DPRD Kota Sukabumi, Henry Slamet yang mengatakan bahwa total keseluruhan dana dari provinsi kini mengalami penurunan.

“Sekarang kita cuman menerima dana bantuan dari provinsi itu hanya Rp 1,5 miliar dari Rp 80 miliar di kepemimpinan Ridwan Kamil,” kata Henry, dilansir dari Kompas.

Berita Lainnya  Lagi, Giliran Siswa SMKN 1 Tapung Keracunan Menu MBG

Henry memaparkan bahwa besaran transfer dana dari provinsi tersebut memang mengalami penurunan dari setiap periode Gubernur Jawa Barat.

Saat masa kepemimpinan Ahmad Heriawan Kota Sukabumi mendapatkan Rp 113 miliar, Masa Ridwan Kamil Rp 80 miliar, dan di masa Gubernur Dedi Mulyadi Rp 1,5 miliar.

“Kalau pun ada pengurangan jangan sampe Rp 1,5 Miliar banget, idealnya meski karena efesiensi minimal Rp 40 miliar atau Rp 50 miliar-lah, jangan dari Rp 80 miliar langsung turun ke Rp 1,5 miliar supaya kita ada dana tambahan sedikit untuk program program itu ada anggarannya,” kata Henry.

Berita Lainnya  GRIB Jaya Akui Hercules Ada di Lokasi, Tapi Bantah Terlibat Kerusuhan

Selain dampak pengurangan transfer keuangan dari Pemprov Jabar, Henry menuturkan bahwa tahun ini Kota Sukabumi juga tak mendapat jatah kuota BPJS dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ia kemudian mengkritik keras political will dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi agar bisa memprioritaskan program yang menyentuh masyarakat daripada kegiatan seremonial.

“BPJS bantuan provinsi untuk Kota Sukabumi tahun ini tidak ada, biasanya kita dapet bantuan 40 persen kini tidak ya, (padahal) kita lebih memerlukan bantuan untuk orang sakit dari pada ada program arak-arakan naik kuda seperti raja,” tutup Henry.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah Kliennya Miliki ‘Mensrea’ Rugikan Negara dalam Korupsi KPR

KARAWANG - Dr. M. Gary Gagarin Akbar, SH., MH., Kuasa Hukum Sdr. VY - mantan Direktur PT. Bumi Arta Sedayu (PT BAS) periode tahun...

Kejari Karawang Pamerkan Tumpukan Duit Sitaan Korupsi Penyaluran KPR PT. BAS

KARAWANG - Dalam perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Himbara Kantor Cabang Karawang yang melibatkan PT. Bumi Arta...

Kejari Karawang Tetapkan 4 Tersangka Korupsi KPR, Kerugian Negara Rp237 Miliar

KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Jawa Barat, menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi praktik manipulasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada salah...

Dugaan Upaya Makar, Ketum Projo Budi Arie Setiadi Dipolisikan

JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kini berhadapan dengan proses hukum menyusul laporan dari Gerakan Cinta Prabowo (GCP). Grup tersebut mengadukannya relawan...

Korban Keracunan MBG Sudah Capai 43.838 Orang, JPPI : Seperti Kebal Hukum, Tak Ada Penyedia yang Diproses Hukum

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali terjadi setelah libur sekolah. Kejadian itu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan