BEKASI – Ratusan insan pers Kabupaten Bekasi mendesak Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan klarifikasi atas pernyataanya yang kontroversial.
Yaitu dimana saat berpidato di hadapan mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) Bogor beberapa hari lalu, KDM menyatakan jika seorang pemimpin tidak perlu bekerja sama dengan media massa untuk alasan efisiensi anggaran.
Sontak pernyataan kontroversi KDM tersebut banyak mengundang reaksi para wartawan, khususnya para kuli tinta di Kabupaten Bekasi yang telah menggelar kegiatan Dialog Pers di Saung Jajaka, Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Kamis (3/7/2025).
“Dtatemen atau pernyataan KDM harus diklarifikasi. Apa maksudnya mengatakan jangan kerja sama dengan media. Tentu perkataan ini sangat melukai perasaan insan pers di manapun berada,” kata Doni Ardon, Ketua SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Bekasi.
“Media adalah corong bagi masyarakat, terlepas saat ini ada media sosial, tapi itu hanya bisa jadi milik pribadi. Berbeda dengan produk media atau jurnalis, semua ada pertanggungjawabannya,” timpal Doni, dilansir dari MitramabesCom.
Disampaikannya, insan pers Bekasi sangat menyayangkan statemen KDM tersebut. Terlepas alasannya untuk efisiensi anggaran pemerintahan.
“Statemennya tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin dan tanpa nurani telah menyakiti perasaan insan pers,” tegas Doni.
“Yang lebih menyakiti, dia (KDM) malah menyarankan kepada masyarakat untuk mempublikasikan kegiatan di facebook, tiktok, youtube, Instagram,” timpalnya.
Oleh karenya, inspan pers Bekasi berharap setiap masyarakat dan kepala daerah tidak terpengaruh dengan statemen KDM tersebut.
Hal senada disampaikan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin. Direktur media Fakta Hukum itu menilai pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah menyepelekan peran media profesional.
“Ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, namun pikiran yang tajam,” ungkapnya.
Ade Muksin mengajak seluruh insan media, khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menyikapi hal tersebut dengan tetap menjunjung etika profesi.
“Kita bukan sedang baper, kita sedang menjaga marwah profesi jurnalis agar tidak dipermainkan oleh narasi yang menyesatkan publik. Dan hari ini, kita berkumpul bukan karena amarah, tapi karena panggilan moral,” beber Ade Muksin.
Senada, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Tua mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa pernyataan sikap insan pers Bekasi Raya lahir dari niat luhur mempertahankan kehormatan profesi wartawan.
“Kami ingin menegaskan bahwa media bukan musuh negara, tapi mitra bangsa,” ungkapnya.
Diketahui, hadir dalam Dialog Pers tersebut yakni jajaran pengurus dan anggota SMSI Kabupaten Bekasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI) cabang Kabupaten Bekasi, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Komunitas Sosial Media Indonesia (KOSMI), Forum Hari Ini (FHI), para direktur dan pemimpin redaksi perusahaan pers, ratusan wartawan serta insan media di Bekasi Raya.
Hadir juga Ketua Umum ormas Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara HK Damin Sasa dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan.
Kedua tokoh Kabupaten Bekasi tersebut memberikan masukannya kepada insan media di Bekasi Raya dan mengingatkan KDM untuk menghormati pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Usai penyampaian pandangan dari para pemimpin media dan tokoh masyarakat, Dialog Pers dilanjutkan dengan pernyataan sikap bersama atas kontroversi pernyataan KDM tersebut.***