Rabu, Juni 24, 2026
spot_img

Fraksi Partai Nasdem juga Minta Dedi Mulyadi Klarifikasi

Bukan hanya Fraksi PDI Perjuangan kecewa dan meminta Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk mengklarifikasi pernyataanya  yang seolah melecehkan lembaga DPRD. Melainkan juga Fraksi Partai Nasdem.

Dalam rapat paripurna yang digelar, Jumat (16/5) kemarin, Fraksi Nasdem juga menyuarakan hal yang sama dengan Fraksi PDI Perjuangan.

Anggota Fraksi Nasdem, Tia Fitriani mengungkapkan bila diibaratkan pasangan suami istri, hubungan lembaga legislatif dan ekskutif sedang tidak baik-baik saja.

Terlebih, dalam beberapa agenda rapat paripurna yang digelar DPRD Jawa Barat, KDM absen.

Berita Lainnya  DPRD Karawang Paripurnakan Raperda Layak Anak dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Izin pimpinan, dan Pak Wagub yang hadir di sini, bila diibaratkan pasangan suami istri, hubungan kita ini sedang tidak baik-baik saja karena komunikasi yang tidak lancar,” kata Anggota Legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat 2 Kabupaten Bandung ini dalam rapat paripurna.

Tia mengatakan, selama 3 periode ia menjadi anggota DPRD baru kali ini merasakan hubungan yang tidak harmonis dengan gubernur yang dampaknya dirinya sulit menginformasikan keadaan di daerah pemilihan.

“Jadi mohon difasilitasi bertemu dengan gubernur, tidak hanya dengan unsur pimpinan saja, karena bila hanya unsur pimpinan saja kami tidak bisa menyuarakan,” tukas Tia.

Berita Lainnya  Komisi XIII DPR Semprot Pigai karena Mendadak Usulkan Tambahan Anggaran di Tengah Rapat

Tia juga menegaskan agar pertemuan dengan gubernur dilaksanakan di kantor DPRD Jawa Barat.

“Jangan kami yang harus datang ke rumah Gubernur, kita bertemu disini saja pimpinan di lembaga DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, dimana kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Itu saja pimpinan, cocok,” tegas Tia disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Jumat (16/5) seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out lantaran merasa kecewa dengan pernyataan yang disampaikan KDM

Berita Lainnya  Fraksi Demokrat Dorong Regulasi Pengawasan LGBT, Pemerhati Sosial : "Mereka Harus Dibina, Bukan Dibinasakan"

Dalam kegiatan Musrenbang di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu, KDM menyebut tidak perlu lagi rapat dengan DPRD untuk mengambil keputusan karena membutuhkan waktu yang lama.

Pernyataan KDM ini dinilai melecehkan dan tidak menghormati lembaga DPRD. (bbs)

Sumber : jabarekspres

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Digembleng Ala Militer, 2 Peserta SPPI Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal

JAKARTA - Dua orang peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal...

Terima Uang Rp20 Juta Terkait Demo, UBK Nonaktifkan Ketua BEM Abdi Maludin

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK Muhammad Abdi Maludin berkaitan dengan pengakuan menerima uang Rp20 juta terkait...

Kasus Dugaan Gratifikasi Mobil Mewah, Anne Ratna Mustika kembali Datangi Kejari Purwakarta

PURWAKARTA - Mantan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika (ARM) kembali terpantai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, pada Senin (22/6/2026). Selain Anne tampak juga pengembang...

Dedi Mulyadi Buka Sayembara akan Beri Rp 250 Juta bagi yang Menemukan Taufik Hidayat

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuka sayembara bagi masyarakat untuk menemukan keberadaan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan terhadap YTR di Kabupaten Bandung. Hadiah...

SMA-SMK Swasta di Kota Bekasi Tolak Program Sekolah Gratis Dedi Mulyadi

KOTA BEKASI - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengungkapkan bahwa mayoritas SMA/SMK swasta di Bekasi menolak program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK)...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan