Jumat, September 25, 2026
Google search engine

Fraksi Partai Nasdem juga Minta Dedi Mulyadi Klarifikasi

Bukan hanya Fraksi PDI Perjuangan kecewa dan meminta Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk mengklarifikasi pernyataanya  yang seolah melecehkan lembaga DPRD. Melainkan juga Fraksi Partai Nasdem.

Dalam rapat paripurna yang digelar, Jumat (16/5) kemarin, Fraksi Nasdem juga menyuarakan hal yang sama dengan Fraksi PDI Perjuangan.

Anggota Fraksi Nasdem, Tia Fitriani mengungkapkan bila diibaratkan pasangan suami istri, hubungan lembaga legislatif dan ekskutif sedang tidak baik-baik saja.

Terlebih, dalam beberapa agenda rapat paripurna yang digelar DPRD Jawa Barat, KDM absen.

Berita Lainnya  Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan dan Evaluasi Total Program MBG

“Izin pimpinan, dan Pak Wagub yang hadir di sini, bila diibaratkan pasangan suami istri, hubungan kita ini sedang tidak baik-baik saja karena komunikasi yang tidak lancar,” kata Anggota Legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat 2 Kabupaten Bandung ini dalam rapat paripurna.

Tia mengatakan, selama 3 periode ia menjadi anggota DPRD baru kali ini merasakan hubungan yang tidak harmonis dengan gubernur yang dampaknya dirinya sulit menginformasikan keadaan di daerah pemilihan.

“Jadi mohon difasilitasi bertemu dengan gubernur, tidak hanya dengan unsur pimpinan saja, karena bila hanya unsur pimpinan saja kami tidak bisa menyuarakan,” tukas Tia.

Berita Lainnya  Video Call dan Julukan Lidah Saat Rapat, Sikap Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini Jadi Sorotan

Tia juga menegaskan agar pertemuan dengan gubernur dilaksanakan di kantor DPRD Jawa Barat.

“Jangan kami yang harus datang ke rumah Gubernur, kita bertemu disini saja pimpinan di lembaga DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, dimana kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Itu saja pimpinan, cocok,” tegas Tia disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Jumat (16/5) seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out lantaran merasa kecewa dengan pernyataan yang disampaikan KDM

Berita Lainnya  DPRD Karawang Setujui Perubahan KUA - PPAS 2026 dan Bahas Raperda APBD 2027

Dalam kegiatan Musrenbang di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu, KDM menyebut tidak perlu lagi rapat dengan DPRD untuk mengambil keputusan karena membutuhkan waktu yang lama.

Pernyataan KDM ini dinilai melecehkan dan tidak menghormati lembaga DPRD. (bbs)

Sumber : jabarekspres

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Muncul Spekulasi Publik Jika WBP yang Kepergok di Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Adalah Tersangka Korupsi Jimmy Masrin

ENTAH mana yang harus dipercaya, temuan sidak Ombudsman RI atau pernyataan klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kanwil Jabar. Yang pasti temuan fasilitas mewah...

4 Guru SDN 58 Lengkese Alami Gatal-gatal Mulut Setelah Cicipi MBG Sebelum Dibagikan ke Siswa, Terbukti Mengantuk Boraks

Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikirim ke UPT SD Negeri 58 Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, batal dibagikan kepada siswa setelah sejumlah guru...

Gak Terima Diputusin, Pria ini Ancam Pacarnya Pakai Badik, Bakal Terima Diputusin Kalau Si Cewek Ngasih Duit Rp 200 Ribu

Pemuda berinisial F (22) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), diamankan polisi setelah diduga mengancam mantan pacarnya, AR (19), menggunakan senjata tajam jenis badik. Pelaku...

Pimpinan Ponpes Abul Barokat Bantah Pelecehan Santriwati, Bakal Laporkan Media BBC Indonesia

Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Abul Barokat Wannafahat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Imanuddin Sumar alias AIS atau Abah, menyatakan mundur...

Tanggapi Pernyataan Prabowo, Mahfud MD : “Banyak juga Presiden yang Goblok”

Mahfud MD menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pakar atau profesor "saking pintarnya jadi goblok" tidak etis disampaikan oleh seorang kepala negara. Mahfud MD...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan