Blusukan Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Anggota DPRD dari Partai Buruh ke sejumlah perusahaan di kawasan industri untuk memastikan tersedianya lowongan kerja (loker) bagi masyarakat lokal, dituding bermuatan politik.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, menilai langkah tersebut sarat kepentingan politik dan bertujuan melindungi Disnaker yang tengah disorot terkait data pelatihan dan penyaluran tenaga kerja.
“Saya rasa kunjungan wakil bupati Bekasi terkait kunjungan ke perusahaan-perusahaan itu bukan sekadar untuk mencari lowongan kerja, tapi agenda politik dan mengamankan Disnaker,” ujar Jio, sapaan akrabnya kepada Radar Bekasi, Kamis (24/4).
Anggota Pansus LKPJ ini menilai, wakil nupati seharusnya mengevaluasi Disnaker yang dinilai tidak transparan terkait data pelatihan dan penyaluran tenaga kerja tahun 2024.
“Seharusnya wakil bupati menegur Disnaker untuk terbuka soal calon pekerja yang sudah dilatih dan disalurkan ke perusahaan. Karena sampai sekarang, pansus LKPJ tidak menerima,” katanya.
Jio juga menyayangkan langkah wakil bupati yang melakukan kunjungan sebelum memperbaiki kinerja Disnaker.
“Disnaker belum dibereskan tapi langsung dijalanin. Bagaimana mau beres, bagaimana mau bentuk pelatihan kerja, sedangkan Disnaker tidak terbuka soal angkatan 2024, yang sudah menghabiskan anggaran banyak,” bebernya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu bahkan menduga kunjungan wakil bupati tidak mendapat izin dari Bupati. Kekecewaan juga ia sampaikan terhadap Surohman, anggota DPRD dari Partai Buruh yang ikut dalam kunjungan tersebut, padahal menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus LKPJ.
“Saya kecewa dengan Surohman sebagai Wakil Ketua Pansus. Justru dia malahan bareng-bareng dengan Disnaker, seolah-olah dia memanfaatkan Pansus LKPJ untuk kepentingan pribadi. Saya rasa mereka berdua itu agenda politik,” tudingnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Exco Partai Buruh Jawa Barat, Suparno, enggan mempermasalahkan tafsiran Fraksi PDIP.
“Kalau dari Fraksi PDIP menafsirkan bahwa agenda politik, itu terserah mereka. Kan bagaimana Pak Wakil ini mengimplementasikan 100 hari program kerja bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
Ia merasa bingung dengan tudingan bahwa kunjungan ke perusahaan sebagai agenda politik. Menurutnya, kunjungan wakil bupati dilakukan atas persetujuan bupati sebagai bagian dari program 100 hari kerja.
“Di mana agenda politiknya, saya kurang paham. Karena wakil bupati muter kunjungan itu atas surat bupati, bukan slonong boy,” katanha.
Suparno juga membantah tudingan bahwa pihaknya melindungi Disnaker. Ia justru mendorong peningkatan anggaran di Disnaker, karena job fair hanya diadakan setahun sekali. Sementara tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi tinggi.
“Itu saya sampaikan saat sambutan di acara halalbihalal. Jadi nggak ada ngelindungi Disnaker. Apa yang kita lindungi, kita itu tegang terus,” tukasnya.
Ia pun mengingatkan seluruh politikus di Bekasi agar berpolitik secara sehat dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Berpolitiklah secara sehat, berpolitiklah tujuannya untuk kepentingan rakyat, jangan berpolitik untuk mencari pencitraan,” pungkasnya. (pra)
Sumber : RadarBekasi
