Sabtu, Agustus 2, 2025
spot_img

Semua TPSA di Jabar Ditarget Miliki Fasilitas RDF

SUKABUMI – Sekda Jabar Herman Suryatman mendorong 18 kabupaten/ kota mengubah tempat pengolahan sampah akhir (TPSA) dari open dumping menjadi refused derived fuel (RDF).

Herman menargetkan akhir tahun ini tak ada lagi TPSA di Jabar yang masih menimbun sampah tanpa ada perlakuan khusus atau open dumping.

Untuk mentransformasi menjadi TPSA yang memiliki fasilitas RDF, Herman meminta pemda mereplikasi TPSA Cimenteng di Kabupaten Sukabumi yang sudah mengoperasikan fasilitas RDF.

“Minimal kami targetkan ada 18 kabupaten kota yang TPSA – nya open dumping akhir tahun ini menjadi RDF,” ujar Herman ditemui selepas meresmikan operasional TPSA Cimenteng, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Kamis (31/7/2025).

Berita Lainnya  Pemkab Bogor - Kemen LH Evaluasi 33 Unit Usaha di Kawasan Puncak

RDF merupakan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan penggunaan batu bara di industri.

Teknologi ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) dan mempercepat pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Herman menuturkan, kunci agar teknologi RDF bisa diterapkan di TPSA adalah bekerja sama dengan offtaker. Contohnya di TPSA Cimenteng yang bekerja sama dengan offtaker sekaligus pengelola yaitu PT Semen Jawa.

“Ini contoh yang baik di Kabupaten Sukabumi kita akan dorong replikasi di daerah lainnya. Kuncinya ada di kerjasama dengan offtaker, yang mengelolanya kan langsung offtaker dari PT Semen Jawa,” jelasnya.

Berita Lainnya  Pemkab Bogor - Kemen LH Evaluasi 33 Unit Usaha di Kawasan Puncak

Selain menjaga keberlanjutan lingkungan, teknologi RDF juga memiliki nilai ekonomi. Herman menyebut biaya produksi sampah RDF di TPSA Cimenteng yaitu Rp200 ribu per ton. Sementara offaker akan membelinya lebih tinggi menjadi Rp300 ribu per ton.

“Saya kira perekonomiannya bisa dipertanggungjawabkan, ini Rp200 ribu per ton biaya produksinya dan harga di offtaker-nya Rp300 ribu per ton kurang lebih, jadi ada selisih Rp100 ribu per ton, jadi sisi ekonominya dapat,” tuturnya.

Berita Lainnya  Pemkab Bogor - Kemen LH Evaluasi 33 Unit Usaha di Kawasan Puncak

Tak hanya mendorong penerapan teknologi RDF di 18 TPSA kabupaten/ kota saja, Herman juga akan menerapkan RDF di TPPAS yang dikelola pemerintah provinsi yaitu TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.

“Tanggung jawab kami adalah replikasi, termasuk TPPAS yang provinsi kelola yaitu TPPAS Sarimukti kita akan dorong juga dengan teknologi RDF,” pungkas Herman.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto

JAKARTA - Pemerintah memberikan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas...

Persiapan Piala Dunia U-17, PSSI Gelar Turnamen Kemerdekaan

JAKARTA - Dalam rangka persiapan Timnas Indonesia U-17 yang akan tampil di Piala Dunia U-17 tahun 2025 di Qatar pada 3-27 November 2025, selain...

Prabowo Perintahkan Mentan Tindak Tegas Pelanggaran Standar Mutu Beras

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025. Salah...

Persatuan Tenis Meja Karawang Dipolisikan

KARAWANG – Organisasi Jurnalis Televisi Karawang (JTK) resmi melaporkan Pengurus Pengcab Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Karawang periode 2021-2025 ke Polres Karawang, pada...

Doa Bersama Lintas Agama HUT Kemerdekaan RI Digelar di Tugu Proklamasi

JAKARTA - Tugu Proklamasi, saksi sejarah kelahiran bangsa Indonesia, kembali menjadi tempat yang sarat makna saat pemerintah menggelar Doa Kebangsaan Lintas Agama sebagai bentuk...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI