KARAWANG – Salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Karawang, Jawa Barat, hanya mendapatkan sembilan siswa baru dalam proses sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025/2026. Kondisi ini diduga akibat adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang memperbolehkan satu kelas di sekolah negeri diisi hingga 50 siswa.
SMK Pendekar, yang terletak di Jalan Pangkal Perjuangan, Karawang, menjadi salah satu sekolah terdampak serius dari kebijakan tersebut. Kepala Sekolah SMK Pendekar Suhela Maeliala menyatakan, pihaknya kini kesulitan menjaring siswa baru.
Pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) 2025, SMK Pendekar terlihat jauh lebih sepi dibandingkan sekolah-sekolah lain, khususnya sekolah negeri.
“Jumlah murid baru yang hanya sembilan orang menjadi tantangan besar bagi pihak sekolah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar,” ujarnya, Selasa (16/7/2025).
Menurut Suhela, sepinya siswa baru disebabkan oleh kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengubah aturan jumlah siswa per kelas di sekolah negeri.
Dari semula maksimal 30 siswa, kini diperbolehkan hingga 50 siswa per kelas. “Hal ini secara langsung mengurangi kuota siswa yang biasanya tersebar ke sekolah swasta,” keluhnya.
Akibatnya, banyak sekolah swasta yang tidak kebagian siswa baru. Bahkan, untuk menjaring murid, para guru di SMK Pendekar harus melakukan pendekatan langsung ke rumah-rumah calon siswa atau metode door to door. “Hal ini menunjukkan upaya keras agar sekolah tetap bertahan,” kata Suhela kepada Beritasatu.com.
Pihak sekolah berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib sekolah swasta, agar tidak semakin terpinggirkan. Jika tidak ada kebijakan penyeimbang, dikhawatirkan banyak sekolah swasta akan tutup karena tidak mampu bersaing dengan sekolah negeri yang daya tampungnya ditingkatkan
Sumber : Beritasatu