Sabtu, Juni 27, 2026
spot_img

Bupati Aep Pastikan RSUD Rengasdengklok Sudah Layani Pasien BPJS Kesehatan

KARAWANG – Kini, pelayanan BPJS Kesehatan telah resmi dapat digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Kepastian layanan kesehatan ini disampaikan langsung Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh.

Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya warga Karawang Utara, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bupati Aep mengatakan, pemberlakuan BPJS di RSUD Rengasdengklok merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Dengan hadirnya pelayanan BPJS di RSUD Rengasdengklok, kami berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan cepat,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Berita Lainnya  Industri Terus Tumbuh, Bupati Subang : "Saya Sedih Masih Banyak Warga Nganggur"

Diketahui, RSUD Rengasdengklok merupakan rumah sakit tipe C yang dibangun pada tahun 2023. Rumah sakit ini berdiri di atas lahan seluas 21.756 meter persegi, dengan luas bangunan utama mencapai 18.219 meter persegi serta bangunan pendukung seluas 1.064,4 meter persegi.

Saat ini, RSUD Rengasdengklok memiliki 117 tempat tidur yang terdiri dari 14 bed VIP, 2 bed VVIP, 10 bed kelas I, 10 bed kelas II, 60 bed kelas III, 10 bed isolasi, dan 11 bed critical care.

Berita Lainnya  Jelang Ground Breaking PSEL, Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Bekasi akan Berangkat ke Cina

Selain itu, rumah sakit tersebut juga dilengkapi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan seperti IGD 24 jam, layanan PONEK 24 jam, ICU, PICU, NICU, perinatologi, instalasi bedah sentral, radiologi dan CT-Scan, laboratorium, farmasi, rawat inap, ruang bersalin, ruang laktasi, ambulans hingga ruang jenazah.

Pemerintah Kabupaten Karawang menilai hadirnya layanan BPJS di RSUD Rengasdengklok menjadi langkah penting dalam memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) di Karawang.

Per 1 Mei 2026, cakupan kepesertaan BPJS di Karawang tercatat mencapai 2.635.002 peserta atau 99,83 persen dari total penduduk. Sementara tingkat keaktifan peserta mencapai lebih dari 2,1 juta jiwa atau sekitar 81,42 persen.***

Berita Lainnya  Disorot Mendagri, Rp 3,5 Triliun Belanja Pegawai Pemkab Bekasi Urutan Kedua Setelah Kaupaten Bogor

Sumber : Prokompim Karawang

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dari Dedi Mulyadi hingga Prabowo, Semua Orang Marah pada Kekejaman Taufik Hidayat

BANDUNG - Kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat (30), terhadap kekasihnya YTR di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih menjadi perbincangan...

Taufik Hidayat Minta Maaf dan Mengaku Menyesal

BANDUNG - Suasana di salah satu ruangan di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, begitu riuh pada Jumat (26/6/2026). Sebab, di lokasi digelar konferensi pers...

Soal Duit Rp20 Juta ke Ketua BEM FH, Kombes Pol Budi Hermanto : ‘Beneran Polisi atau Orang yang Ngaku Polisi’

JAKARTA - Polda Metro Jaya buka suara mengenai aliran dana yang diterima mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) sebesar Rp 20 juta. Uang itu disebut...

Merasa Difitnah Lecehkan 4 Anggotanya, Kasatpol PP Kota Bekasi Siap Lakukan ‘Sumpah Pocong’

Menderita Penyakit Gula, Kejantanan Tidak Lagi Berfungsi, Tidak Mungkin Lakukan Pelecehan Seksual KOTA BEKASI - Merasa difitnah telah melakukan pelecehan seksual terhadap empat anggotanya yang...

Lagi, Peserta SPPI Kopdes Meninggal Dunia saat Ikuti Latsarmil

TERJADI lagi, satu anggota program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) bagi calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM) dilaporkan meninggal dunia, saat mengikuti latihan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan