Jumat, April 17, 2026
spot_img

Darurat Sampah, Pemkab Bekasi Gelar Sayembara Pelapor Pembuang Sampah

BEKASI – Produksi sampah di Kabupaten Bekasi – Jawa Barat mencapai 2.250 ton per hari menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah setempat dalam menjaga kebersihan wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 3,3 juta jiwa tersebut.

Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengungkapkan, rata-rata setiap warga menghasilkan 0,7 kilogram sampah per hari. Tinggi volume sampah yang dihasilkan tersebut membuat penanganan harus dilakukan secara ekstra.

“Setiap hari sudah diambil, tapi kita punya 3,3 juta penduduk Bekasi kan sangat padat, 2.250 ton per hari. Kalau kita kalkulasikan 0,7 per kilo setiap manusia di Kabupaten Bekasi. Makanya ini kita punya PR (pekerjaan rumah), tidak mudah,” katanya saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, di kegiatan Korve Gerakan Indonesia ASRI yang berlangsung di Kalimalang, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Senin (2/3/2026).

Berita Lainnya  LSM Laskar NKRI Tabur Bunga hingga Tawasulan di Makam Sampurna Raga Rawagede

Dia mengatakan, titik pembuangan sampah liar atau ilegal kerap dijumpai saat melakukan peninjauan lapangan, sehingga upaya penindakan diperlukan guna mencegah TPS ilegal beroperasi.

“Kita akan berikan tindakan apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Kita sudah punya perda, jadi akan kita tindak,” katanya.

Pemkab Bekasi bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) juga berencana membuat sayembara bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembuangan sampah ilegal. Pelapor yang informasinya terbukti benar akan diberikan hadiah.

Berita Lainnya  Ganti Rugi Korban Kebakaran SPBE Cimuning Kembali Tertunda

“Biasanya mereka buang sampah malam atau subuh. Kalau ada masyarakat yang melihat dan melaporkan kepada kita, akan kita tindak dan kita beri apresiasi,” katanya.

Dirinya turut mengapresiasi dukungan TNI dan Polri dalam upaya penanganan sampah. Ke depan, operasi penertiban akan dilakukan secara gabungan bersama unsur Forkopimda, tidak hanya melibatkan perangkat daerah.

“Tidak hanya Bupati dan dinas saja, nanti kita gabung dengan Forkopimda. Ini perlu kerja bersama,” kata dia.***

Berita Lainnya  Laskar NKRI Lembaga Mandiri, Bantu Masyarakat Tanpa Dana Pemerintah

Sumber : AntaraNews

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dalih Ade Kunang : itu Uang Pinjaman Pribadi untuk Lunasi Utang Biaya Pilkada

BANDUNG - Pengakuan mengejutkan keluar dari mult Bupati Bekasi Nonaktif, Ade Kuswara Kunang, yang terseret dalam pusaran suap ijon proyek ratusan miliar di lingkungan...

Kenapa Polri dan TNI Boleh Punya 1.000 SPPG? Ini Penjelasan BGN

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengungkapkan alasan diperbolehkannya pihak Polri dan TNI untuk mengelola 1.000...

Kasus Ijon Proyek Ade Kunang, Anggota Polisi Terima Duit Rp 16 Miliar

JAKARTA - Seorang anggota polisi aktif bernama Yayat Sudrajat alias Lippo mengakui menerima uang imbalan hingga Rp 16 miliar. Uang itu terkait proyek-proyek di...

Perang Dingin Abang Ijo dengan Om Zein

PURWAKARTA - Isu dugaan 'perang dingin' antara Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta belakangan ramai diperbincangkan publik. Namun, Wakil Bupati Purwakarta, Abang ljo Hapidin, secara...

Bacok Korbannya dengan Celurit, Begal di Karawang Tewas Dihakimi Massa

KARAWANG - Aksi pencurian dengan kekerasan alias begal kembali terjadi di Kabupaten Karawang - Jawa Barat. Kali ini, terjadi di Jalan Raya Dusun Tangkil,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan