Minggu, Maret 22, 2026
spot_img

Relokasi Pasar Tumpah di Bekasi Masih Terkendala Penolakan Warga

BEKASI – Kebijakan relokasi pasar tumpah di Jl. Kapten Sumantri dan Jl. RE. Martadina masih mendapatkan penolakan dari sebagian warga.

Oleh karenanya, Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, Forkopimda, unsur perangkat daerah, camat, serta kepala desa terkait menggelar rapat koordinasi terkait persoalan ini, Jumat (30/1/2026).

Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas rencana pemindahan sementara pedagang dari lokasi pasar yang saat ini berada di atas aset milik pemerintah daerah.

“Relokasi pasar ini tadi kita rapatkan bersama camat dan kepala desa. Intinya memang ada penolakan dari sekitar 40 kepala keluarga, tetapi pemerintah akan menempuh cara persuasif,” ujarnya.

Berita Lainnya  Wali Kota Bekasi Dukung Kebijakan Pembatasan Akses Medsos bagi Anak

Menurutnya, lokasi pasar yang saat ini digunakan merupakan aset Pemda dan kondisinya dinilai sudah tidak tertata dengan baik. Selain menimbulkan persoalan kebersihan, di lokasi tersebut juga ditemukan banyak bangunan liar (bangli).

“Kalau dibiarkan terus kan kondisinya kotor. Makanya perlu ada ketegasan dari pemerintah. Ternyata di situ juga banyak bangunan liar yang nanti akan kita rapikan,” jelasnya.

Asep menegaskan, relokasi yang direncanakan bersifat sementara, seiring dengan rencana penataan kawasan, termasuk kawasan Ramayana yang akan dibenahi pemerintah daerah.

Berita Lainnya  Disnaker Bekasi Buka Posko Pengaduan THR

“Ini sifatnya sementara. Nanti kalau Ramayana sudah ditata, pedagang akan kita arahkan ke sana,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan relokasi, dirinya memastikan pemerintah tidak akan bertindak tergesa-gesa. Tahapan awal akan dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan pemberian surat pemberitahuan secara bertahap kepada para pedagang.

“Kita rapat dulu, lalu kita kasih surat. Bisa sekali, dua kali, sampai tiga kali. Karena yang kita butuhkan adalah pedagang yang mau direlokasi, bukan dipaksa,” tegasnya.

Berita Lainnya  Plt Bupati Bekasi Lantik 464 Pejabat Fungsional

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan melakukan pendataan terhadap pedagang yang bersedia direlokasi, termasuk memperkenalkan mekanisme penataan dan opsi lokasi sementara yang disiapkan.

“Intinya bakal kita rapikan. Tahapannya persuasif dulu, sambil didata mana saja pedagang yang tertarik dan siap mengikuti relokasi,” tutupnya.***

Sumber : bekasikab.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dedi Mulyadi Mau Pangkas 20% Anggaran Pegawai Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut Lebaran menjadi momentum untuk evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam pengelolaan anggaran yang dinilai...

Roy Suryo Ogah Bela Rismon Sianipar, Setelah Minta RJ ke Jokowi

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengaku tidak akan membela Rismon Sianipar yang sedang dilaporkan oleh kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kasus ijazah palsu S2...

Yusril Minta Polisi Ungkap Siapa Aktor Intelektualnya

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengungkap tersangka pelaku teror penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus adalah empat prajurit TNI. Empat orang ini disebut...

Kapolres Cilacap Bantah Terima THR Lebaran dari Bupati

CILACAP - Kapolresta Cilacap, Kombes Budi Adhy Buono, menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut dirinya sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi...

Polda Metro Jaya Ungkap Perkembangan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan terkini kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus. Pelaku diduga berjumlah empat orang dengan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan