Minggu, Maret 22, 2026
spot_img

Om Zein Wajibkan Laporan Keuangan Daerah dan Desa Diposting di Media Sosial

PURWAKARTA – Merespon kebijakan dan surat edaran Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM), Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau Om Zein mewajibkan seluruh pejabat Purwakarta sampai tingkatan desa untuk mengumumkan laporan keuangan melalui media sosial.

Melalui Surat Edaran (SE) nomor 100.3.4/23/Bapperida/2026, seluruh pejabat di Purwakarta diwajibkan mengumumkan laporan keuangan instansinya secara terbuka di media sosial mulai hari ini, Rabu (7/1/2026).

Dalam unggahan di akun TikTok pribadinya, Om Zein mengungkapkan kebijakan transparansi keuangan Purwakarta ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Berita Lainnya  Bupati Aep Pastikan Stok BBM di SPBU Aman Jelang Arus Mudik Lebaran

Ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, mulai Kepala Desa (Kades) hingga Sekretaris Daerah (Sekda), untuk menggunakan platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Facebook sebagai sarana keterbukaan publik.

“Sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hari ini Om Zein mengeluarkan SE yang ditujukan untuk seluruh Kepala Desa, seluruh Lurah, seluruh Camat, seluruh Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekda, dan Sekretaris Dewan, untuk menjaga transparansi akuntabilitas dan partipasi masyarakat terhadap keuangan desa dan keuangan daerah,” tegas Om Zein, Rabu (7/1/2025).

Dalam SE tersebut, Bupati Purwakarta mewajibkan setiap instansi untuk mengunggah program prioritas serta rincian dana secara rutin. Hal ini mencakup laporan keuangan daerah dan desa yang harus diperbaharui secara harian agar dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Berita Lainnya  Program Gentengisasi di Jabar Dimulai, Pemerintah Borong Genteng Jatiwangi Rp 3 Miliar

“Serta melaporkan, mengumumkan di media sosial masing-masing pemasukan dan pengeluaran uang setiap hari, dan setiap triwulan secara berkala,” lanjut Om Zein.

Langkah ini diambil agar laporan keuangan daerah di media sosial menjadi konsumsi publik yang resmi dan dapat diawasi bersama. Dengan demikian, tidak ada lagi celah untuk menyembunyikan data anggaran dari masyarakat Purwakarta.

“Agar masyarakat ikut berpartisipasi, dan masyarakat ikut serta mengontrol terhadap keuangan desa dan keuangan daerah,” ujarnya.

Berita Lainnya  4 Produsen dan Pengedar Uang Palsu Asal Jawa Barat Ditangkap

Om Zein berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai dengan semangat “Purwakarta Istimewa”.

Ia menegaskan bahwa publikasi laporan keuangan di medsos ini mulai berlaku efektif tanpa penundaan.

“Mulai hari ini (Rabu, 7/1/2026) harus sudah ada yang melaporkan di media sosialnya masing-masing,” pungkas Om Zein.(red)

Sumber : jabarnews.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Gus Yaqut Menghilang di Rutan, Ternyata Jadi Tahanan Rumah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) membenarkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tak lagi menjalani penahanan di Rumah...

Dedi Mulyadi Mau Pangkas 20% Anggaran Pegawai Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut Lebaran menjadi momentum untuk evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam pengelolaan anggaran yang dinilai...

Roy Suryo Ogah Bela Rismon Sianipar, Setelah Minta RJ ke Jokowi

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengaku tidak akan membela Rismon Sianipar yang sedang dilaporkan oleh kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kasus ijazah palsu S2...

Yusril Minta Polisi Ungkap Siapa Aktor Intelektualnya

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengungkap tersangka pelaku teror penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus adalah empat prajurit TNI. Empat orang ini disebut...

Kapolres Cilacap Bantah Terima THR Lebaran dari Bupati

CILACAP - Kapolresta Cilacap, Kombes Budi Adhy Buono, menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut dirinya sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan