Menyikapi polemik dana hibah lembaga keagamaan yang diduga banyak terjadi penyimbangan, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang kasusnya sedang ditangai Polda Jabar, Komisi I DPRD Jabar meminta Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) tidak over acting.
H. Rahmat Hidayat Djati (RHD), Ketua Komisi I DPRD Jabar menyampaikan, jika dianggap atau diduga terjadi penyimpangan dana hibah, maka seharusnya gubernur melakukan evaluasi, verifikasi dan validasi ulang untuk memastikan penyaluran dana hibah tahun 2025 tidak terjadi lagi penyimpangan.
Bukan kemudian akan menghapuskan dana hibah (menggantinya dengan program beasiswa santri) yang sudah menjadi kebijakan program pemerintah.
Karena menurut RHD, rencana kebijakan KDM yang akan menghapus atau mengganti dana hibah menjadi beasiswa santri ini dinilai tidak adil bagi dunia pendidikan islam, yang seolah-olah semua dana hibahnya bermasalah.
“Jangan langsung dihapus atau dinolkan, itu namanya semena-mena, menyalahi tata laksana perencanaan program pemerintahan dan terutama tidak adil terhadap dunia pendidikan islam. Karena seolah-olah menganggap semuanya bermasalah. Ini catatan penting buat KDM,” tutur RHD, saat dikonfirmasi Redaksi Opiniplus.com.
Disinggung mengenai pernyataan KDM ‘ada faktor kedekatan politik’ mengenai penyaluran dana hibah lembaga keagamaan selama ini, RHD menilai jika itu hanya sebatas persepsi KDM. Pasalnya, sampai sejauh ini belum ada pembahasan antara KDM dengan DPRD Jabar untuk menyikapi persoalan ini.
“Itu persespsi KDM sebagai gubernur. Mestinya proporsional saja, tidak perlu over acting apalagi over statement. Padahal belum ada pembahasan yang sesuai mekanisme dan regulasi tata laksana perencanaan pemerintahan,” kata politisi PKB ini.
Adapun mengenai dugaan penyimbangan dana hibah yang sedang diselidiki Aparat Penegak Hukum (APH), RHD menegaskan bahwa semua sudah ada mekanisme dan regulasi yang mengatur pengelolaan dana hibah sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Dan mengenai pernyataan KDM yang ingin mengganti dana hibah dengan beasiswa santri, RHD mengaku jika internal Fraksi PKB akan membahasnya di internal rapat fraksi.
“Nanti akan dibahas di internal rapat Fraksi PKB minggu depan,” tutupnya.***
Ket foto : KDM dan RHD sedang berdiskusi di kegiatan apel Satgas Anti Premanisme di Kawasan Industri Karawang pada 27 Maret 2025 lalu.