Rabu, Juni 24, 2026
spot_img

Pilkades 2026 Bekasi Pakai Sistem Digital, Warga Gak Nyoblos di Kertas Lagi

BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) gencar sosialisasikan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 154 desa di 2026 menggunakan sistem digital.

Pilkades adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan proses demokrasi di tingkat desa untuk memilih seorang kepala desa yang akan memimpin pemerintahan desa.

Pilkades merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat desa, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berita Lainnya  PDIP Dukung Moratorium Dapur dan Refocusing MBG

Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong mengungkapkan, Pilkades Serentak di seluruh Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi pada 2026 menggunakan sistem digital dalam pemilihannya.

Hal itu berdasarkan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Ya betul, Pilkades serentak kemungkinan besar pakai sistem digital. DPMD Provinsi juga sudah mulai sosialisasi,” kata Atong kepada Tribun Bekasi pada Senin (28/7/2025).

Atong menyampaikan, total 179 desa di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi untuk Pilkades Serentak tahun 2026 nanti akan diikuti sebanyak 154 desa dan dijadwalkan pada September 2026.

Berita Lainnya  Presiden Prabowo Disarankan 'Puasa Pidato' untuk Redam Kemarahan Rakyat

“Untuk yang lainnya Pilkadesnya pada tahun 2029,” kata Atong.

Menurut Atong, pihaknya saat ini terus berkoodinasi dengan dinas provinsi terkait sosialisasi dan penerapan Pilkades Serentak secara digital.

Pilkades Serentak itu nantinya tidak lagi menggunakan kertas, akan tetapi masyarakat menyalurkan hak suaranya menggunakan digital.

“Tapi tetap masyarakat datang ke TPS, tapi di TPS tidak nyoblos pakai kertas. Tapi pilih (klik) pakai tablet atau layar secara digital. Makanya kita terus koordinasi dengan provinsi,” katanya.

Berita Lainnya  Jawab Tuntutan Mahasiswa, Jubir Gerindra : MBG Program Sangat Mulia untuk Perbaiki Gizi Anak Indonesia

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin meminta agar DPMD segera berkomunikasi guna membahas hal tersebut.

“Harus direncanakan matang, termasuk sosialisasi ke para calon dan warganya,” katanya.

Sumber : Wartakotalive

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Digembleng Ala Militer, 2 Peserta SPPI Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal

JAKARTA - Dua orang peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal...

Terima Uang Rp20 Juta Terkait Demo, UBK Nonaktifkan Ketua BEM Abdi Maludin

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK Muhammad Abdi Maludin berkaitan dengan pengakuan menerima uang Rp20 juta terkait...

Kasus Dugaan Gratifikasi Mobil Mewah, Anne Ratna Mustika kembali Datangi Kejari Purwakarta

PURWAKARTA - Mantan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika (ARM) kembali terpantai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, pada Senin (22/6/2026). Selain Anne tampak juga pengembang...

Dedi Mulyadi Buka Sayembara akan Beri Rp 250 Juta bagi yang Menemukan Taufik Hidayat

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuka sayembara bagi masyarakat untuk menemukan keberadaan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan terhadap YTR di Kabupaten Bandung. Hadiah...

SMA-SMK Swasta di Kota Bekasi Tolak Program Sekolah Gratis Dedi Mulyadi

KOTA BEKASI - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengungkapkan bahwa mayoritas SMA/SMK swasta di Bekasi menolak program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK)...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan