Rabu, Mei 13, 2026
spot_img

Pihak Nikita Mirzani Serahkan Bukti Dugaan Suap Jaksa ke KPK

JAKARTA – Beberapa waktu lalu, aktris Nikita Mirzani, melaporkan dugaan adanya kriminalisasi terhadap dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan tersebut, berkaitan dengan adanya upaya suap terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret namanya.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara mengatakan, pihaknya sudah menerima respons dari KPK terkait laporan tersebut.

KPK meminta, agar pihak pelapor melengkapi data serta dokumen pendukung untuk memperkuat dugaan yang disampaikan.

Berita Lainnya  Demo Bupati Indramayu, Massa Lemparkan Puluhan Ular ke Aparat yang Berjaga

Menindaklanjuti permintaan tersebut, Usman Lawara, telah datang langsung ke kantor KPK untuk memenuhi kelengkapan yang diminta.

Mereka menyerahkan sejumlah dokumen yang dianggap relevan dan mendukung laporan yang diajukan oleh Nikita Mirzani.

“Saya bersama tim kemarin datang ke KPK, menyampaikan dokumen-dokumen pendukung itu,” kata Usman Lawara saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).

Pihaknya telah menyerahkan sekitar lima hingga enam bukti awal, yang dianggap cukup kuat untuk mendukung laporan dugaan tindak pidana tersebut.

Berita Lainnya  Oknum Ustaz Diduga Cabuli Santriwati hingga Hamil, Warga Demo Pondok Pesantren

“Bukti awal atau bukti permulaan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi ini berupa suap atau gratifikasi,” terang Usman Lawara.

Seluruh keputusan selanjutnya akan bergantung pada hasil telaah yang akan dilakukan oleh KPK.

Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada lembaga yang berwenang, sembari berharap laporan ini dapat diproses secara transparan sesuai hukum yang berlaku.

“Nah, silakan KPK menelaah, apakah kemudian nanti bukti itu bisa bermakna di depan hukum. Itu semua ditentukan dari hasil telaah yang akan dilakukan oleh KPK kemudian hari nanti,” pungkasnya.***

Berita Lainnya  Alami Pendarahan Hebat, Pengendara Sepeda Motor Tewas Setelah Leher Terjerat Benang Layangan

Artikel ini telah tayang di detikhot, “Pihak Nikita Mirzani Serahkan Bukti Tambahan Dugaan Suap Jaksa dan Hakim ke KPK” selengkapnya https://hot.detik.com/celeb/d-8151500/pihak-nikita-mirzani-serahkan-bukti-tambahan-dugaan-suap-jaksa-dan-hakim-ke-kpk.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Ustaz di Purwakarta Diduga Cabuli Murid, Polisi Sebut Ada 6 Korban di Bawah Umur

PURWAKARTA - Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat, menangkap seorang ustaz yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap muridnya di sebuah majelis taklim tempatnya mengajar. Kasat Reskrim...

LMP dan Brigez Kembali Sambangi Kejari Bekasi, Pertanyakan Laporan Dugaan Korupsi dan TPPU Dirut PDAM Tirta Bhagasasi

BEKASI – Ormas Laskar Merah Putih (LMP) bersama Brigez, menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), Kabupaten Bekasi untuk memfollow-up laporannya pada 20 April 2026 lalu. Kedatangan...

Saling Lempar Tanggungjawab di Sidang Ade Kunang, Hakim Minta Para Saksi Dikonfrontir

BANDUNG - Sidang kasus dugaan korupsi dan ijon proyek di Kabupaten Bekasi dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang alias Ade Kunang dan...

2 Napiter di Lapas Subang Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

SUBANG – Langkah nyata pembinaan dan deradikalisasi kembali membuahkan hasil di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Subang. Dua narapidana tindak pidana terorisme (Napiter) secara resmi...

Upaya Penyelundupan Narkotika ke Lapas Karawang Digagalkan Petugas

KARAWANG - Upaya penyelundupan narkotika oleh orang tak dikenal (OTK) ke dalam Lapas Karawang berhasil digagalkan petugas, Senin (11/5/2026). Pelaku melakukan modus pelemparan barang haram...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan