KARAWANG – Kabupaten Karawang menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menerapkan sistem assessment dalam seleksi kepala sekolah sebagai persiapan rotasi dan mutasi.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Wawan Setiawan menjelaskan inovasi ini diapresiasi oleh berbagai daerah, setelah Karawang baru saja dinobatkan sebagai juara rapor pendidikan kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Alhamdulillah kita menjadi yang pertama menerapkan sistem assessment ini, jadi bukan hanya untuk ASN yang mau jadi kepala dinas, sistem ini kita mulai terapkan untuk menata agar para kepala sekolah itu terpilih berdasarkan kompetensi dan jarak lokasi penugasan dan tempat tinggalnya,” kata Wawan saat diwawancara detikJabar, usai pembukaan acara Assessment di Fave Hotel, Kabupaten Karawang, Jumat (17/10/2025).
Dijelaskan Wawan, sistem ini bertujuan menggantikan penempatan kepala sekolah yang sebelumnya sering bergantung pada kedekatan personal atau faktor subjektif seperti, koneksi di kantor atau keluarga.
“Dulu, penempatan kepala sekolah tergantung kedekatan gitu. Sekarang, hasil assessment jadi patokan utama, termasuk aspek psikologis, manajemen, dan aturan formal,” kata dia.
Sistem assessment ini, juga melibatkan asesor profesional yang biasa digunakan untuk seleksi jabatan seperti camat atau kepala dinas, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
“Penilaian assessment ini mencakup kemampuan psikologis, manajemen, dan syarat formil, seperti minimal golongan III/c untuk guru atau dari golongan II ke golongan IV sesuai aturan,” imbuhnya.
Assessment juga berfungsi untuk mengatur tempat tinggal dan jarak tempuh ke tempat tugas.
“Secara psikologis dan manajemen, dia memang mumpuni, tapi dalam assessment ini kita juga pertimbangkan kondisi rumah, jarak tempuh, supaya tidak capek dan efektif mengemban tugas,” jelas Wawan.
Contohnya, dijelaskan Wawan, guru asal Cikampek akan diprioritaskan ditempatkan di daerah dekat Kecamatan Cikampek atau sekitarnya, dengan beban perjalanan harian rata-rata 20-30 menit perjalanan.
“Alasan pertimbangan jarak ini juga terkait kesejahteraan guru. Data kita menunjukkan dari 7.781 ASN di Karawang, 58% atau sekitar 4.200 orang adalah guru. Pemerintahan daerah belum bisa sepenuhnya mensejahterakan guru-guru, sistem ini juga menghindari kasus negatif seperti pungli di masa lalu, dengan rata-rata skor assessment di atas 50,” pungkasnya.***
Sumber : Detik.com
