Kamis, Mei 7, 2026
spot_img

Mulai 2 Mei, Siswa Nakal Siap-siap Dijemput TNI-Polri untuk Ikut Kurikulum Wajib Militer

Rencana penerapan kurikulum wajib militer di sekolah oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi ternyata tak main-main.

Bahkan pelaksanaan program pendidikan untuk membina siswa yang terindikasi nakal dan terjerumus ke perilaku negatif akibat pergaulan ini akan diterapkan 2 Mei 2025.

Untuk awal, pendidikan wajib militer ini akan diterapkan di beberapa sekolah di Jawa Barat. Dengan menggandeng TNI-Polri, sekitar 30 hingga 40 barak telah disiapkan TNI.

“Tak harus serentak di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dulu dari daerah yang siap dan dianggap rawan, lalu bertahap,” ujar Dedi dalam keterangan resminya, Sabtu (26/4/2025).

Berita Lainnya  Sidang Gugatan di MK, Akademisi Minta MBG Tak Masuk Anggaran Pendidikan

Peserta program kurikulum wajib militer ini akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua siswa. Fokus utamanya adalah siswa yang dinilai sulit dibina dan yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa selama enam bulan, para siswa akan tinggal di barak dan tidak mengikuti sekolah formal seperti biasa.

“TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelas Dedi.

Pembiayaan program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota. Dedi berharap, melalui pendidikan ini, perilaku siswa bisa berubah menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Berita Lainnya  Pesan Hardiknas, DPRD Karawang Minta Sekolah Jangan Abaikan Pendidikan Karakter dan Moral

Dedi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru nanti. Setiap sekolah nantinya akan memiliki pembina dari kalangan TNI dan Polri.

“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” kata Kang Dedi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi pada Rabu (5/3/2025).

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah ditujukan untuk memperkuat karakter bela negara di kalangan siswa. Dengan begitu, Dedi berharap siswa tak lagi terlibat tawuran, perkelahian antarpelajar, atau bentuk kenakalan remaja lainnya.

Berita Lainnya  Kecelakaan Maut Berbuntut Penyelidikan Polisi, 31 Saksi Diperiksa

Lebih jauh, Dedi menekankan bahwa kurikulum ini juga akan membantu menggali potensi siswa di berbagai bidang.

Menurutnya, wajib militer identik dengan kedisiplinan, sehingga siswa bisa lebih fokus belajar dan menjauhi aktivitas yang tidak bermanfaat.

“Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” tambahnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Modus Proyek Nasi Kotak Fiktif, Oknum ASN Kesbangpol Subang Ditetapkan Tersangka

SUBANG - Oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Subang berinisial MR (56) ditangkap polisi setelah melakukan penipuan proyek fiktif terhadap warga Jakarta. MR, pria yang...

Kakek Bejat di Subang Cabuli 4 Cucu Tiri Sejak Tahun 2012

SUBANG - HT (66), seorang kakek di Kabupaten Subang - Jawa Barat terpaksa diringkus polisi, karena diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap...

Ade Armando, Abu Janda hingga Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim

JAKARTA - Aliansi gabungan 40 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam melaporkan Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natalie ke Bareskrim Polri. Laporan itu...

Ramai Sepatu Rp 700 Ribu untuk Sekolah Rakyat, Gus Ipul: ‘Sudah Melalui Prosedur…’

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pengadaan sepatu Rp 700 ribu untuk sekolah rakyat telah melalui prosedur yang sesuai....

Ashari, Pelaku Kekerasan Seksual Puluhan Santriwati Ngaku Wali dan Keturunan Nabi

KASUS dugaan kekerasan seksual terjadi di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Pengacara korban, Ali Yusron, mengatakan setidaknya ada 50 santriwati yang diduga...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan