Senin, Juli 20, 2026
spot_img

KDM Minta Maaf Pendidikan dan Kesehatan Jabar Belum Merata

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat saat upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Gasibu Bandung, Minggu (17/8/2025).

Ia secara terbuka mengakui belum mampu menyejahterakan seluruh masyarakat, terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar.

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa masih banyak anak di Jawa Barat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya, termasuk untuk membeli seragam sekolah.

Ia menilai kondisi tersebut sebagai sebuah dosa besar yang menjadi tanggung jawab bersama.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada warga Jabar apabila masih ada anak tidak bersekolah, masih banyak yang tak bisa melanjutkan ke SMP karena tak punya seragam, masih ada yang putus sekolah karena biaya. Ini adalah dosa besar yang harus kita pikul bersama, tak boleh terjadi,” ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM dikutip dari Antara.

Berita Lainnya  Riset BRIN Sebut Tanah Pantura Subang Turun 2,8 Cm/Tahun, Banjir Rob Mengancam

Selain masalah pendidikan, Dedi juga menyinggung soal keterbatasan layanan kesehatan.

Menurutnya, masih ada warga yang tidak bisa mendapatkan perawatan karena tidak ter-cover BPJS Kesehatan, memiliki tunggakan iuran, atau bahkan terpaksa pulang dari rumah sakit karena masalah administrasi.

“Ini negara harus hadir,” tegas Dedi.

Menurutnya banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan karena tulang punggung keluarga harus menjalani perawatan medis.

Sebagai langkah konkret, Dedi mengajak seluruh aparatur pemerintah, mulai dari tingkat RT, RW, kepala desa, camat, hingga bupati dan wali kota, untuk membuka layanan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Berita Lainnya  Pihak Sekolah Terima Pesan Ancaman Bom, MPLS di SDN Srengseng Sawah - Jaksel Dibubarkan

Menurutnya, partisipasi kolektif menjadi kunci penyelesaian masalah.

“Pada seluruh aparatur, mari buat layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakat bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Jika kita bergerak kolektif, sendi-sendi penderitaan akan terselesaikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga mengingatkan para pemimpin bangsa tentang amanah besar yang diwariskan para pendiri negara. Ia menyebut bahwa pengorbanan para pejuang kemerdekaan harus menjadi pengingat agar negara dikelola dengan sebaik-baiknya.

Berita Lainnya  Maksa Nikah Siri Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Karyawati 22 Tahun, Ketua Serikat Pekerja di Bekasi Dipolisikan

“Hari ini mereka akan bahagia, jika negara ini dikelola dengan baik. Namun jika tidak, mereka akan menangis dalam kesedihan dan kepedihan. Semoga kita semua, termasuk saya sendiri, menjadi manusia yang tersadarkan. Bahwa jabatan ini bukan warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi rakyat,” kata Dedi.***

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Motif Tekanan Ekonomi, Oknum Polisi Rampok Toko Emas

ACEH - Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama personel Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh menangkap seorang oknum polisi yang diduga merampok...

Spanyol Rebut Gelar Piala Dunia, Pecahkan Rekor Laju Tak Terkalahkan

East Rutherford - Spanyol merebut gelar juara Piala Dunia 2026 dengan nyaris sempurna. Spanyol melengkapi suksesnya dengan menciptakan rekor baru laju tak terkalahkan terpanjang. La...

Wacana Pemberlakuan SPP di SMA-SMK, KDM : “Cukup dengan Dana BOS”

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi kembali angkat bicara soal wacana pemberlakuan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA-SMK Negeri. Ia menyebut sudah...

Dualisme KADIN Karawang Buat Dunia Usaha dan Industri Jadi Bingung

KARAWANG - Dinamika dualisme kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Kabupaten Karawang kembali menjadi perhatian publik pada pertengahan Juli 2026. Dalam rentang waktu...

Sahroni Kritik Hotman Paris : “Gak Usah Bawa-bawa Nama Presiden”

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengkritik Hotman Paris, kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah, karena membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto....

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan