Rabu, Agustus 26, 2026
spot_img

KDM Minta Maaf Pendidikan dan Kesehatan Jabar Belum Merata

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat saat upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Gasibu Bandung, Minggu (17/8/2025).

Ia secara terbuka mengakui belum mampu menyejahterakan seluruh masyarakat, terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar.

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa masih banyak anak di Jawa Barat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya, termasuk untuk membeli seragam sekolah.

Ia menilai kondisi tersebut sebagai sebuah dosa besar yang menjadi tanggung jawab bersama.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada warga Jabar apabila masih ada anak tidak bersekolah, masih banyak yang tak bisa melanjutkan ke SMP karena tak punya seragam, masih ada yang putus sekolah karena biaya. Ini adalah dosa besar yang harus kita pikul bersama, tak boleh terjadi,” ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM dikutip dari Antara.

Berita Lainnya  Jabatan Dinonaktifkan Bupati, Kadishub Gowa Ngamuk Bubarkan Apel ASN

Selain masalah pendidikan, Dedi juga menyinggung soal keterbatasan layanan kesehatan.

Menurutnya, masih ada warga yang tidak bisa mendapatkan perawatan karena tidak ter-cover BPJS Kesehatan, memiliki tunggakan iuran, atau bahkan terpaksa pulang dari rumah sakit karena masalah administrasi.

“Ini negara harus hadir,” tegas Dedi.

Menurutnya banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan karena tulang punggung keluarga harus menjalani perawatan medis.

Sebagai langkah konkret, Dedi mengajak seluruh aparatur pemerintah, mulai dari tingkat RT, RW, kepala desa, camat, hingga bupati dan wali kota, untuk membuka layanan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Berita Lainnya  Singgung Pembagian 'Fee' Saat Live di Medsos, Dedi Mulyadi Minta ASN di Bandung Barat Diberi Sanksi Tegas

Menurutnya, partisipasi kolektif menjadi kunci penyelesaian masalah.

“Pada seluruh aparatur, mari buat layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakat bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Jika kita bergerak kolektif, sendi-sendi penderitaan akan terselesaikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga mengingatkan para pemimpin bangsa tentang amanah besar yang diwariskan para pendiri negara. Ia menyebut bahwa pengorbanan para pejuang kemerdekaan harus menjadi pengingat agar negara dikelola dengan sebaik-baiknya.

Berita Lainnya  Siswa SMA Tewas Tertabrak KRL di Stasiun Jurangmangu - Tanggerang Selatan

“Hari ini mereka akan bahagia, jika negara ini dikelola dengan baik. Namun jika tidak, mereka akan menangis dalam kesedihan dan kepedihan. Semoga kita semua, termasuk saya sendiri, menjadi manusia yang tersadarkan. Bahwa jabatan ini bukan warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi rakyat,” kata Dedi.***

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

‘Ikan Kiamat’ Ditemukan Terdampar di Pantai Lombok Timur

LOMBOK - Seekor ikan oarfish yang dikenal sebagai ikan 'kiamat' ditemukan terdampar dalam kondisi mati di Pantai Pink, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur,...

DPO Narkoba Tewas Usai Baku Tembak dengan Polisi

LAMPUNG - Polda Lampung membenarkan adanya baku tembak antara personel kepolisian dan seorang bandar narkoba di Muara Jaya, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten...

RUU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat Desember 2026

JAKARTA - Komisi III DPR RI bakal mempercepat penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, agar bisa disahkan paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi...

Jabatan Dinonaktifkan Bupati, Kadishub Gowa Ngamuk Bubarkan Apel ASN

GOWA - Apel aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (24/8/2026), diwarnai ketegangan setelah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Gowa Agus...

Bukan Hanya Rekening Bank, Akun Medsos hingga WhatsApp Botok AMPB juga Diblokir

JAKARTA - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, mengaku rekening bank, akun media sosial TikTok, hingga WhatsApp miliknya diblokir secara tiba-tiba. Akun...

Hukum

RUU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat Desember 2026

JAKARTA - Komisi III DPR RI bakal mempercepat penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, agar bisa disahkan paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan