Sabtu, Juni 27, 2026
spot_img

Ini 7 Rekomendasi Eksternal Muskercab PCNU Karawang, Dorong Optimalisasi Perda DTA

KARAWANG — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang telah melaksanakan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) ke-2 di Aula Husni Hamid, Pemda Karawang, Selasa (9/9/2025).

Kegiatan ini merupakan amanah Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sekaligus forum konsolidasi untuk merumuskan langkah strategis NU dalam menjawab tantangan umat dan bangsa.

Ketua PCNU Kabupaten Karawang, KH. Deden Permana, menyampaikan bahwa Muskercab ke-2 melahirkan 7 program kerja, 5 rekomendasi internal, dan 10 rekomendasi eksternal.

“Semua keputusan ini adalah hasil musyawarah bersama, yang akan menjadi pedoman bagi PCNU Karawang untuk semakin hadir nyata dalam pelayanan umat, mendukung pembangunan daerah, dan memperkuat ketahanan sosial keagamaan,” ujar KH. Deden Permana.

Berita Lainnya  Tradisi Gubyag Balong Awali Peringatan Hari Jadi Purwakarta ke-58 Tahun

Adapun rekomendasi eksternal PCNU Kabupaten Karawang hasil Muskercab ke-2 antara lain:

1. PCNU Karawang mendukung program-program Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Karawang.

2. PCNU Karawang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat.

3. Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengoptimalkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA).

4. Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengoptimalkan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Berita Lainnya  Pimpin Langsung Sidak, Bupati Aep Temukan THM hingga Minol Tak Berizin

5. Pemerintah Kabupaten Karawang harus menambah honorarium guru ngaji, amil, dan marbot masjid.

6. Dalam hal dana hibah, Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengalokasikan secara adil dengan asas proporsionalitas dan profesionalitas kepada organisasi kemasyarakatan keislaman di Karawang, termasuk kepada PCNU Karawang.

7. Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengambil langkah strategis dan taktis untuk mewujudkan Jawa Barat yang toleran, anti kekerasan, dan anti radikalisme dengan melibatkan Nahdlatul Ulama, khususnya melalui Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama (GKMNU) yang diprakarsai PBNU bersama Kemenag RI.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dari Dedi Mulyadi hingga Prabowo, Semua Orang Marah pada Kekejaman Taufik Hidayat

BANDUNG - Kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat (30), terhadap kekasihnya YTR di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih menjadi perbincangan...

Taufik Hidayat Minta Maaf dan Mengaku Menyesal

BANDUNG - Suasana di salah satu ruangan di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, begitu riuh pada Jumat (26/6/2026). Sebab, di lokasi digelar konferensi pers...

Soal Duit Rp20 Juta ke Ketua BEM FH, Kombes Pol Budi Hermanto : ‘Beneran Polisi atau Orang yang Ngaku Polisi’

JAKARTA - Polda Metro Jaya buka suara mengenai aliran dana yang diterima mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) sebesar Rp 20 juta. Uang itu disebut...

Merasa Difitnah Lecehkan 4 Anggotanya, Kasatpol PP Kota Bekasi Siap Lakukan ‘Sumpah Pocong’

Menderita Penyakit Gula, Kejantanan Tidak Lagi Berfungsi, Tidak Mungkin Lakukan Pelecehan Seksual KOTA BEKASI - Merasa difitnah telah melakukan pelecehan seksual terhadap empat anggotanya yang...

Lagi, Peserta SPPI Kopdes Meninggal Dunia saat Ikuti Latsarmil

TERJADI lagi, satu anggota program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) bagi calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM) dilaporkan meninggal dunia, saat mengikuti latihan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan