Jumat, Juni 26, 2026
spot_img

Ini 7 Rekomendasi Eksternal Muskercab PCNU Karawang, Dorong Optimalisasi Perda DTA

KARAWANG — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang telah melaksanakan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) ke-2 di Aula Husni Hamid, Pemda Karawang, Selasa (9/9/2025).

Kegiatan ini merupakan amanah Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sekaligus forum konsolidasi untuk merumuskan langkah strategis NU dalam menjawab tantangan umat dan bangsa.

Ketua PCNU Kabupaten Karawang, KH. Deden Permana, menyampaikan bahwa Muskercab ke-2 melahirkan 7 program kerja, 5 rekomendasi internal, dan 10 rekomendasi eksternal.

“Semua keputusan ini adalah hasil musyawarah bersama, yang akan menjadi pedoman bagi PCNU Karawang untuk semakin hadir nyata dalam pelayanan umat, mendukung pembangunan daerah, dan memperkuat ketahanan sosial keagamaan,” ujar KH. Deden Permana.

Berita Lainnya  Proyek SPPG Mandek, Investor di Sukabumi Merugi Rp 218 Miliar

Adapun rekomendasi eksternal PCNU Kabupaten Karawang hasil Muskercab ke-2 antara lain:

1. PCNU Karawang mendukung program-program Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Karawang.

2. PCNU Karawang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat.

3. Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengoptimalkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA).

4. Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengoptimalkan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Berita Lainnya  Protes Program MBG, Mahasiswa PMII Santet Prabowo-Gibran

5. Pemerintah Kabupaten Karawang harus menambah honorarium guru ngaji, amil, dan marbot masjid.

6. Dalam hal dana hibah, Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengalokasikan secara adil dengan asas proporsionalitas dan profesionalitas kepada organisasi kemasyarakatan keislaman di Karawang, termasuk kepada PCNU Karawang.

7. Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengambil langkah strategis dan taktis untuk mewujudkan Jawa Barat yang toleran, anti kekerasan, dan anti radikalisme dengan melibatkan Nahdlatul Ulama, khususnya melalui Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama (GKMNU) yang diprakarsai PBNU bersama Kemenag RI.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Lagi, Peserta SPPI Kopdes Meninggal Dunia saat Ikuti Latsarmil

TERJADI lagi, satu anggota program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) bagi calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM) dilaporkan meninggal dunia, saat mengikuti latihan...

Protes Program MBG, Mahasiswa PMII Santet Prabowo-Gibran

LAYAKNYA seperti seorang dukun sungguhan, seorang mahasiswa terlihat melakukan ritual santet terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Gibran. Video ini ternyata merupakan sebuah aksi pertunjukan treatikal...

Heboh Anggota Karang Taruna Diculik dan Disiksa, Sehari Sebelum Demo di Perusahaan

KARAWANG - Hendro alias Kedok, seorang anggota atau pengurus Karang Taruna Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diduga menjadi korban penculikan, penyekapan...

Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD, Kejati Jabar Periksa Wakil Bupati Indramayu

INDRAMAYU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat memeriksa Wakil Bupati Indramayu Syaefudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi...

Demo Emak-emak di Karawang: “Jangan Hentikan MBG, Anak-anak Kami Butuh Makan Bergizi”

KARAWANG - Massa aksi yang didominasi kalangan emak-emak melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang kantor Pemkab Karawang, Rabu (24/6/2026). Massa aksi menyampaikan tuntutan menolak penghentian...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan