Selasa, April 14, 2026
spot_img

Desa di Jabar Diklasifikasi, ini Kata Komisi I

BANDUNG – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menilai masih adanya desa-desa di Jabar yang kondisinya masih kurang baik serta infrastruktur lainnya yang masih di bawah standar.

Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi I DPRD Jabar A Yamin, menyusul adanya klasifikasi desa di Jabar menjadi 3 yakni Desa Mandiri, Desa Maju, dan Desa Berkembang, sesuai yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jabar 2024.

Menurut Yamin, pengklasifikasian desa tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena masih ada desa yang berada di bawah standar, seperti banyak bangunan Balai Desa, juga infrastruktur lainnya yang masih di bawah standar.

Berita Lainnya  Pimpinan DPRD Karawang 'Rapat Bahas Isu', Askun : Wakil Rakyat Kurang Kerjaan!

“Standar infrastrukturnya itu masih belum kuat,  jangan sampai yang di sebut Desa Mandiri itu hanya ada di perkotaan karena jangkauannya kecil sedangkan di pedesaan kabupaten jangkauannya sangat luas. Masih ada desa juga dengan kategori tertinggal,” kata Yamin.

“Saya lihat di lapangan desa tertinggal juga ada. Saat  kunjungan kerja di salah satu desa di Kabupaten Sukabumi, ada bangunan kantor kepala desa, aula sudah tidak layak untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Berita Lainnya  Anggota Dewan Tunjuk Rekanan Pokir, Gary : itu Tindak Pidana Korupsi

Karenanya Yamin berharap agar Pemprov Jabar memberikan perhatian lebih, terutama desa-desa yang berada di pelosok yang pemerataan fiskalnya diyakini tidak sama

“Jika hanya mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan rutin, tidak akan cukup untuk membangun infrastruktur desa. Karena itu di perlukan bantuan-bantuan lainnya,” pungkas Yamin.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kasak-kusuk ke Kejati Jabar Soal Dugaan Ijon Pokir

KARAWANG - Kabar teranyar mengenai dugaan ijon pokir anggota DPRD Karawang mengerucut kepada informasi beberapa pihak yang sudah 'kasak-kusuk' berkomunikasi dengan penyidik Kejaksaan Tinggi...

Terima Uang Rp 2,94 Miliar, KPK Periksa Henri Lincoln

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln untuk mengonfirmasi penerimaan...

Pemborong Menjerit, Mau Nyari Untung Malah Buntung

KARAWANG - Mayoritas pengguna jasa (pemborong) yang mengerjakan proyek atau pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang mulai menjerit. Hal ini...

Meski Sudah Jerat 2 Tersangka, Korupsi Ambulans RSUD Subang Kembali Dilaporkan

SUBANG – Langkah hukum baru diambil oleh dua praktisi hukum, Taufik H. Nasution, SH. MH. M.Kes dan Hugo S. Tambunan, SH.Mereka mendatangi Kejaksaan Negeri...

Wagub Krisantus Bakal Cium Lutut KDM, Jika Bisa Bangun Kalbar

SINTANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan menanggapi keinginan warga yang ingin “meminjam” Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk memperbaiki jalan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan