Selasa, Oktober 6, 2026
Google search engine

Dampak Kebijakan KDM, Sekolah Swasta di Depok Hanya Terima 4 Siswa Baru

DEPOK – Diduga akibat dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang memberlakukan kebijakan penambahan rombel 50 siswa per kelas untuk sekolah negeri, sejumlah sekolah swasta di Depok terancam gulung tikar.

Misal, Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah I Depok hanya menerima empat siswa baru untuk tahun ajaran 2025/2026. Sekolah ini berlokasi di Jalan Raya Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

“Kalau by data ada lima pendaftar, cuma yang datang sampai sekarang (ke sekolah) itu cuma empat murid,” kata perwakilan SMA Muhammadiyah I, Fikria Irsyad, kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Berita Lainnya  FH UNSIKA Gelar Seminar Jurnalistik, Bahas Peran Media dalam Membentuk Kesadaran Publik

Fikria menjelaskan, jumlah siswa baru tahun ini menurun drastis dibanding kuota yang disiapkan.

Padahal, dalam satu rombongan belajar (rombel), sekolah bisa menampung 25–29 murid. Jumlah siswa kelas XI dan XII sebelumnya juga masih berada di kisaran tersebut.

“Nah, kakak kelasnya itu mayoritas 20-an murid. Sampai sekarang di kelas XI itu ada 29, setahu saya. Kelas XII-nya sekitar 27 murid,” ujarnya.

Saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah menerima lima berkas pendaftaran. Namun, satu siswa tidak pernah datang ke sekolah hingga hari ini. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di kelas X hanya diikuti empat siswi.

Berita Lainnya  Ibu Guru ini Didatangi Pejabat Kampar, Setelah Viralkan Bangunan Sekolah Berdinding Triplek

Fikria menduga penurunan jumlah siswa ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penambahan kuota siswa di sekolah negeri.

“Cuma untuk (sekarang) mungkin ya perbedaannya dari regulasi penerimaan di SPMB SMA negerinya. Mungkin kan (itu jadwalnya) dimundurin lagi tuh, terus juga rombelnya jadi ditambahkan. Setahu saya udah 50 murid. Jadi tahun lalu kan cuma 40 orang,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah provinsi bisa mengevaluasi kebijakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar tidak merugikan sekolah swasta.

Berita Lainnya  Kadisdikbud Wawan : "300 Ribu Siswa Sudah Terima Modul Ajar Gratis, Masih Belum Sempurna"

“Harapan saya sih intinya ada solusi atau solutif, bahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai SPMB tahun ini, karena imbasnya terdampak di swasta,” tutupnya.

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

35 Tahun Puasa Trofi, Timnas Indonesia Akhirnya Juara FIFA ASEAN Cup 2026

SETELAH mengalami puasa trofi selama 35 tahun sejak medali emas SEA Games 1991, Timnas Indonesia akhirnya memecahkan dahaga di gelar juara FIFA ASEAN Cup...

Satu Keluarga di Tulang Bawang – Lampung Tewas Dibunuh, Polisi Buru Pelaku

Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuan ditemukan tewas bersimbah darah di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang,...

Buntut Temuan Ombudsman, Kalapas Cibinong Diberhentikan sebagai ASN

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, resmi diberhentikan dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada...

Teror Terhadap Aktivis Bermunculan, Kini Giliran Korbid Sospol BEM UI Dikeroyok OTK

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda (Bapis), diduga menjadi korban penyerangan dan pengeroyokan oleh orang tidak dikenal (OTK), di kawasan Tebet Barat...

KIIC Masih Bungkam, Klaim Sertifikat HGB Kawasan Industri Tidak Ada Masalah

KARAWANG - Manajemen Karawang International Industrial City (KIIC), masih bungkam terkait dugaan tumpang tindih lahan kawasan hutan dengan puluhan pabrik/industri di wilayah kawasannya. Hingga Senin...

Hukum

Buntut Temuan Ombudsman, Kalapas Cibinong Diberhentikan sebagai ASN

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, resmi diberhentikan dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan