Senin, Juni 15, 2026
spot_img

Dampak Kebijakan KDM, Sekolah Swasta di Depok Hanya Terima 4 Siswa Baru

DEPOK – Diduga akibat dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang memberlakukan kebijakan penambahan rombel 50 siswa per kelas untuk sekolah negeri, sejumlah sekolah swasta di Depok terancam gulung tikar.

Misal, Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah I Depok hanya menerima empat siswa baru untuk tahun ajaran 2025/2026. Sekolah ini berlokasi di Jalan Raya Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

“Kalau by data ada lima pendaftar, cuma yang datang sampai sekarang (ke sekolah) itu cuma empat murid,” kata perwakilan SMA Muhammadiyah I, Fikria Irsyad, kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Berita Lainnya  Fakultas Teknik UBP Karawang Kembali Gelar Kuliah Umum Ergonomi ke-22

Fikria menjelaskan, jumlah siswa baru tahun ini menurun drastis dibanding kuota yang disiapkan.

Padahal, dalam satu rombongan belajar (rombel), sekolah bisa menampung 25–29 murid. Jumlah siswa kelas XI dan XII sebelumnya juga masih berada di kisaran tersebut.

“Nah, kakak kelasnya itu mayoritas 20-an murid. Sampai sekarang di kelas XI itu ada 29, setahu saya. Kelas XII-nya sekitar 27 murid,” ujarnya.

Saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah menerima lima berkas pendaftaran. Namun, satu siswa tidak pernah datang ke sekolah hingga hari ini. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di kelas X hanya diikuti empat siswi.

Berita Lainnya  Fortusis Jabar Minta Kejelasan Program 'Sekolah Maung'

Fikria menduga penurunan jumlah siswa ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penambahan kuota siswa di sekolah negeri.

“Cuma untuk (sekarang) mungkin ya perbedaannya dari regulasi penerimaan di SPMB SMA negerinya. Mungkin kan (itu jadwalnya) dimundurin lagi tuh, terus juga rombelnya jadi ditambahkan. Setahu saya udah 50 murid. Jadi tahun lalu kan cuma 40 orang,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah provinsi bisa mengevaluasi kebijakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar tidak merugikan sekolah swasta.

Berita Lainnya  Askun Apresiasi Respon Cepat KDM, Tapi Minta Kadisdik Jabar Lebih Pro Aktif Lagi

“Harapan saya sih intinya ada solusi atau solutif, bahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai SPMB tahun ini, karena imbasnya terdampak di swasta,” tutupnya.

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Pimpin Langsung Sidak, Bupati Aep Temukan THM hingga Minol Tak Berizin

KARAWANG - Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh memimpin langsung agenda inspeksi mendadak (sidak) terhadap beberapa Tempat Hiburan Malam (THM), pada Sabtu (13/6/2026) malam. Didampingi Wakil...

Polemik Theatre Night Mart, Toto : “Ada Indikasi Sarat Kepentingan Persaingan Bisnis THM”

KARAWANG - Sejak awal kali pertama beroperasi, dugaan 'aksi kucing-kucingan' dengan Pemkab Karawang dilakukan Theatre Night Mart - tempat hiburan malam (THM) di Jalan...

Gegara Berselisih di Medsos, Remaja di Bekasi Tewas Dikeroyok, 6 Pelaku Diamankan

KOTA BEKASI - Sebanyak enam orang diamankan Polres Metro Bekasi Kota, karena diduga terlibat dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan remaja berinisial SRR...

Ayah Biadab di Karawang, Anak Kandung Usia 3 Tahun ‘Digares’ juga

KARAWANG - J (39), seorang ayah yang merupakan warga Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ini terpaksa dicokok polisi, setelah diduga memerkosa anak kandung...

Mendikdasmen Klaim 43 Juta Siswa Ingin Program MBG Dilanjutkan

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengeklaim, 43 juta murid penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) menginginkan programnya lanjut. Dia menyebutkan,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan