Selasa, September 15, 2026
spot_img

Bekasi Manfaatkan Lahan Tak Produktif untuk Dukung Ketahanaan Pangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, program ketahanan pangan merupakan salah satu program yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati saat mengikuti acara Panen Raya Jagung Serentak Nasional secara daring yang dipusatkan di Kalimantan Barat bersama Presiden Prabowo Subianto di Pekarangan Pangan Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara, pada Kamis (5/6/2025).

Dia mengemukakan, saat ini di Kabupaten Bekasi, secara keseluruhan ada 56.000 hektare lahan pertanian, tetapi 35.000 hektare di antaranya belum produktif.

Oleh karena itu, Pemkab Bekasi akan memanfaatkan lahan tak produktif ini untuk ditanami jagung dan tanaman pangan lainnya.

Selain itu, untuk meningkatkan produksi padi, Pemkab Bekasi akan menyiapkan sarana prasarana berupa sumur satelit bagi sawah-sawah yang sering mengalami kekeringan. Hal ini dilakukan dalam mendukung pertanian masyarakat dan menekan potensi gagal panen.

“Ini dilakukan agar nanti tidak berefek kekurangan air di musim kemarau, yang bisa menyebabkan gagal panen, jadi kami akan buat sumur-sumur satelit di wilayah yang rentan kekeringan,” jelasnya.

Mengenai akses jalan ke pertanian, sambungnya, Bupati Ade Kuswara Kunang juga telah mencanangkan agar jalan-jalan ke lahan pertanian ini bisa dicor untuk memudahkan akses jalan para petani.

Asep menuturkan, saat ini Pemkab Bekasi bersama DPRD tengah membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang nantinya akan memperkuat program Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, saat ini, rencana-rencana pembangunan perumahan untuk sementara akan dihentikan.

“Terkait masalah perizinan perumahan, seperti arahan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi sudah menginstruksikan ke Pak Bupati Bekasi agar perizinan perumahan sementara tidak diperbolehkan. Karena memang kita sangat memperhatikan ketahanan pangan,” pungkasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Berawal dari ‘Heureuy’, Pejabat Dishub Sukabumi Lecehkan Siswi PKL, Berakhir Dijemput Polisi

SUKABUMI - Seorang oknum pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswi Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah dijemput...

Tegas! Pemprov Jabar Tutup Aktivitas Pertambangan PT. MPB di Karawang Selatan

KARAWANG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menutup aktivitas pertambangan PT. Mas Putih Belitung  (anak perusahaan PT. Jui Shin Indonesia), yang tidak mematuhi ketentuan...

Singgung Soal ‘Ideologi Politik’, Kepala BGN Malah Salahkan Guru, Orang Tua Siswa, Wartawan hingga LSM yang ‘Ngeramein’ Keracunan MBG

JAKARTA - Meski total korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai hampir 50 ribu orang yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia,...

KDM Nyatakan Tidak Ada Pelecehan di Kasus Wabup Sumedang dengan Sekprinya, Netizen Tak Percaya : “Ekspresi Tidak Bisa Berbohong”

BANDUNG - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Wakil Bupati Sumedang, Muhammad Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya berinisial RY dinyatakan 'clear' oleh Gubernur Jawa...

Disuruh Beli Mi Goreng Malah Mi Kuah, Prajurit TNI AU Meninggal Dianiaya Senior

JAKARTA - Serda Ahmad Muzammul Farisa (AMF), prajurit TNI AU di Magetan, Jawa Timur (Jatim), meninggal secara tak wajar setelah diduga dianiaya seniornya di...

Hukum

KPK Tangkap 17 Orang Terkait Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek, pada Senin (14/9/2026). Beberapa di antaranya ada Direktur...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan