Rabu, Juni 24, 2026
spot_img

Aksi Pemalakan di Warung Kosambi, Laskar NKRI Angkat Bicara!

KARAWANG | OPINIPLUS.COM | – Terkait adanya informasi aksi pemalakan terhadap salah satu warung di Kosambi – Klari yang diduga dilakukan oknum berseragam Laskar NKRI, DPP Laskar NKRI memastikan sudah mengintruksikan jajarannya untuk mencari keberadaan oknum tersebut.

Sekjen DPP LSM Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna MM menyampaikan, sesuai AD/ART, maka Laskar NKRI melarang segala bentuk tindakan anggotanya yang dapat merugikan masyarakat. Terlebih menggunakan atribut organisasi, maka tentu akan mendapat sanksi tegas dari internal organisasi.

Berita Lainnya  Instagram Down Saat Demo Mahasiswa, ini Penjelasan Meta

“Beberapa kejadian sebelumnya, kita selalu bersikap tegas terhadap anggota yang melanggar AD/ART. Tergantung pelanggarannya seperti apa. Yang pasti sanksi dari mulai peringatan keras sampai pemecatan sebagai anggota,” tutur H. Nana Taruna, Selasa (17/12/2024).

Terkait aksi pemalakan, Nana mengakui masih mencari keberadaan oknum tersebut. Karena DPP Laskar NKRI harus memastikan terlebih dahulu apakah oknum tersebut benar-benar anggota resmi yang ber-KTA, atau hanya sekedar oknum yang memanfaatkan kebesaran nama Laskar NKRI.

Berita Lainnya  Tuntut Evaluasi MBG dan KDMP, Demo Mahasiswa Tutup Akses Menujul Tol Karawang Barat

“Jika terbukti anggota resmi Laskar NKRI, pasti akan kami berikan sanksi tegas,” katanya.

Atas nama pribadi dan organisasi, sambung Nana, pihaknya berterima kasih kepada Polsek Klari yang sudah merespon cepat informasi dan laporan masyarakat tersebut.

Ke depan, masyarakat juga bisa langsung membuat laporan ke Sekretariat DPP Laskar NKRI di Warungbambu, jika menemukan persoalan yang sama di lapangan.

“Yang pasti persoalan ini masih kami selidiki. Kami tegaskan sekali lagi bahwa Laskar NKRI tidak akan segan-segan memberi sanksi terhadap anggotanya yang melanggar AD/ART. Terlebih, berkaitan dengan tindakan moral dan kejahatan,” tandasnya.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Digembleng Ala Militer, 2 Peserta SPPI Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal

JAKARTA - Dua orang peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal...

Terima Uang Rp20 Juta Terkait Demo, UBK Nonaktifkan Ketua BEM Abdi Maludin

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK Muhammad Abdi Maludin berkaitan dengan pengakuan menerima uang Rp20 juta terkait...

Kasus Dugaan Gratifikasi Mobil Mewah, Anne Ratna Mustika kembali Datangi Kejari Purwakarta

PURWAKARTA - Mantan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika (ARM) kembali terpantai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, pada Senin (22/6/2026). Selain Anne tampak juga pengembang...

Dedi Mulyadi Buka Sayembara akan Beri Rp 250 Juta bagi yang Menemukan Taufik Hidayat

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuka sayembara bagi masyarakat untuk menemukan keberadaan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan terhadap YTR di Kabupaten Bandung. Hadiah...

SMA-SMK Swasta di Kota Bekasi Tolak Program Sekolah Gratis Dedi Mulyadi

KOTA BEKASI - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengungkapkan bahwa mayoritas SMA/SMK swasta di Bekasi menolak program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK)...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan