KARAWANG – Polemik pembangunan rumah panggung di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang kembali mencuat.
Program usulan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan banjir di Karangligar ini kembali menjadi kontroversi, setelah KDM sendiri mengeluarkan pernyataan yang terkesan memojokan kepala desa setempat dan Pemkab Karawang.
Sebelumnya pada Jumat (21/11/2025), KDM kembali mengunjungi lokasi banjir di Karangligar. Dalam pernyataanya, KDM kembali menyudutkan Kades Karanglinggar dan Pemkab Karawang yang menurutnya hanya mengusulkan 25 unit rumah panggung ke Pemprov Jabar.
Pernyataan KDM ini langsung dibantah warga Karangligar dengan menunjukan SK Bupati Karawang yang sebenarnya telah mengusulkan 109 unit rumah panggung ke Pemprov Jabar.
“Hayo saja nu ngabohong, jujur?,” teriak warga Karangligar, seperti dilansir dalam unggahan video instagram @informasi_karawang.
Di video lain, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, H. Jenal Aripin mencoba meluruskan persoalan yang ada atas pernyataan KDM yang terkesan memojokan Kades Karangliggar. Yaitu dimana KDM menyatakan ada anggaran 100 unit rumah panggung, tetapi Kades Karangligar hanya mengusulkan 25 unit.
Padahal ditegaskan H. Jenal, Kades Karangligar mengusulkan 109 unit rumah panggung ke Pemprov Jabar melalui usulan yang tertuang dalam SK Bupati Karawang. Tetapi setelah diverifikasi oleh Dinas Perumahan dan Pemukimam (Disperkim) Jawa Barat, yang disetujui hanya 25 unit yang dianggap layak menerima program rumah panggung.
“Dan itu pun dianulir satu karena mengundurkan diri. Alhasil pembangunan sekarang baru 24 unit. Dan saya datang ke sini ingin meluruskan, jangan sampai kepala desa dan Pemkab Karawang menjadi terpojokan dengan isu-isu seperti ini,” kata H. Jenal Aripin.
Disampaikannya, Disperkim Jabar merupakan mitra kerjanya di Komisi IV DPRD Jabar. Dan selama pembahasan anggaran dalam rapat, memang tidak ada anggaran APBD Jabar untuk pembangunan ratusan unit rumah panggung.
“Jadi rujukan kita APBD dan yang dialokasikan hanya 25 unit. Untuk tahun depan baru muncul angka Rp 10 miliar. Saya sudah minta ke Kadisperkim, karena ada tambahan anggaran APBD, saya mohon ada tambahan alokasi anggaran untuk rumah panggung, supaya dibawah (masyarakat) tidak berebut, tidak saling menyalahkan,” tandasnya.***
