BANDUNG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat (Jabar) melaporkan sebanyak 2.000 titik pengeboran air tanah milik industri tidak berizin. Sedangkan 5.000 titik pengeboran air tanah lainnya telah memiliki izin operasi.
Menurut Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirtoyuliono, pihaknya memiliki laporan tiap bulan tentang jumlah titik pengeboran air tanah di Jabar. Laporan tersebut berasal dari sejumlah pemangku kepentingan dan pemerintah kabupaten dan kota.
“Data yang tercatat kita di Bapenda ada 7.000 an di Jawa Barat, 7.000 titik sumur bor. Lebih kurang 5.000 yang berizin kalau yang tidak punya izin di luar itu (2.000),” ujar Bambang, di acara diskusi penggunaan air tanah di kampus ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung, Selasa (4/11/2025).
Ia menyebut mereka yang menggunakan air tanah berasal dari kalangan industri seperti perhotelan, tekstil dan termasuk industri air minum dalam kemasan (AMDK). Mayoritas industri yang menggunakan air tanah banyak berada di wilayah Jabar bagian utara. “Bogor, daerah padat industri daerah Jawa Barat bagian utara,” kata dia.
Menurut Bambang, pihaknya memberikan waktu kepada mereka yang belum memiliki izin untuk mengurus perizinan hingga Maret tahun 2026 baik di tingkat provinsi Jabar, kabupaten dan kota.
Apabila tetap tidak ditempuh perizinan, ia mengatakan tindakan akan dilakukan menggandeng aparat penegak hukum. Dinasnya pun, melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan.
Akibat adanya pengebor yang belum memiliki izin, kata dia, pihaknya sulit mengendalikan keberadaan sumur bor air tanah tersebut. Ia memastikan terus berupaya agar penggunaan air tanah dilakukan dengan seimbang antara yang diambil dengan konservasinya.
Dari total 5.000 titik sumur bor yang menggunakan air tanah, ia menyebut 130 industri bergerak di bidang AMDK. Dengan jumlah titik sumur bor mencapai 400. Ia menambahkan sebanyak 15 persen dari total air tanah yang diambil harus disalurkan kepada masyarakat sekitar industri.***
Sumber : Republika