Rabu, Maret 25, 2026
spot_img

Disnakertrans Bungkam! Bupati Aep Sindir Pejabat Kunker ke Bali

KARAWANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang memilih bungkam soal kunjungan kerja (kunker) ke Bali yang belakangan menuai sorotan publik. Bahkan saat publik mempertanyakan apa hasil dari Bali, pihak OPD tersebut seolah ogah menjawab. Hingga orang nomor satu di Pemkab Karwang meluncurkan sindiran.

Kunjungan tersebut diketahui menelan biaya sekitar Rp250 juta berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), mencakup tiket pesawat, penginapan, hingga sewa bus.

Ironisnya, perjalanan dinas itu dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini melalui pesan WhatsApp kepada Humas Disnakertrans Karawang pada Selasa 4 November 202. Tapi tidak mendapat respons. Dinas tersebut seolah menutup rapat informasi soal perjalanan dinas bersama Dewan Pengupahan itu.

Berita Lainnya  Rame Terus, Dedi Mulyadi Sebut Pinjaman Rp 2 Triliun ke BJB Masih Wacana

“Saya sampaikan ke semuanya, yuk sudah lah. Saya pun sama, tahun 2026 nggak ada tuh perjalanan dinas naik pesawat,” ucap Aep di hadapan para ASN peserta apel.

Ia menegaskan, jika di kemudian hari dirinya melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat, maka biaya tersebut akan ditanggung pribadi, bukan dari uang daerah.

“Kalaupun nanti saya ada perjalanan dinas, pasti saya pakai biaya pribadi. Jadi mulai sekarang mari sama-sama berubah,” tegasnya.

Berita Lainnya  Disnaker Bekasi Buka Posko Pengaduan THR

Bupati juga menyoroti mentalitas sebagian ASN yang masih sibuk dengan kegiatan seremonial tanpa hasil nyata. Ia mengingatkan agar semua pejabat dan pegawai menunjukkan kinerja, bukan sekadar formalitas.

“Jangan hanya seremonial. Kadang ada yang bilang komitmen harus dari pimpinan dulu. Sekarang pimpinan sudah komitmen, bagaimana yang di bawahnya?” ujar Aep dengan nada menegur.

Meski kondisi keuangan daerah sedang defisit lebih dari Rp300 miliar, Aep menegaskan bahwa Pemkab Karawang tetap mempertahankan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN. Sebagai gantinya, ia berharap pegawai menunjukkan kinerja yang sepadan.

Berita Lainnya  Wali Kota Bekasi Jelaskan Kenapa PPPK Paruh Waktu Tak Dapat THR

“Saya masih pertahankan TPP Bapak-Ibu semua, walau kondisi keuangan defisit. Tapi ayo kita berubah, jangan cuma menuntut, tapi juga berkontribusi,” katanya.

Menutup sambutannya saat apel itu, Bupati menegaskan agar seluruh ASN hidup sederhana dan sensitif terhadap situasi keuangan daerah.

“Coba lihat ruangan saya, adakah makanan mewah di sana? Kalau ada yang bermewah-mewahan, silakan tunjuk. Saya tidak akan lelah mengingatkan, karena kita di sini bekerja untuk masyarakat,” tandasnya. ***

Sumber : MediusNews.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Tangan Tak Diborgol, Gus Yaqut Kembali Jadi Tahanan Rutan

JAKARTA - Tangan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tak diborgol saat kembali ditahan usai sempat dialihkan menjadi tahanan rumah. KPK mengatakan petugas...

Disuruh PL Buat Ngecek Warem, Pria ini Malah Temukan Pemilik Tempat Karaoke Tewas Membusuk

SUBANG - Warga Pantura di wilayah Patokbeusi, Kabupaten Subang, digegerkan dengan penemuan jenazah pemilik warung remang-remang (Warem). Korban bernama Ani Anggraeni (47), warga Tasikmalaya,...

Kecelakaan Maut di Majalengka, 6 Pemudik Asal Rengasdengklok Tewas

MAJALENGKA - Kecelakaan maut menimpa mobil travel jenis Elf yang membawa rombongan pemudik di turunan Desa Maniis, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/3/2026) malam....

Pelaku Pembunuhan Cucu Mpok Nori Ditangkap Saat akan Melarikan Diri

JAKARTA - Polisi menangkap WNA Irak berinisial F yang merupakan pelaku pembunuhan cucu seniman senior Mpok Nori, DA (37) di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur....

Pemerintah Wacanakan Siswa Belajar di Rumah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi energi perlu mempertimbangkan pengalaman saat masa pandemi COVID-19. "Langkah efisiensi...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan