Minggu, Juni 28, 2026
spot_img

Pihak Nikita Mirzani Serahkan Bukti Dugaan Suap Jaksa ke KPK

JAKARTA – Beberapa waktu lalu, aktris Nikita Mirzani, melaporkan dugaan adanya kriminalisasi terhadap dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan tersebut, berkaitan dengan adanya upaya suap terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret namanya.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara mengatakan, pihaknya sudah menerima respons dari KPK terkait laporan tersebut.

KPK meminta, agar pihak pelapor melengkapi data serta dokumen pendukung untuk memperkuat dugaan yang disampaikan.

Berita Lainnya  Dua Aksi Unjuk Rasa Berbeda di Jakarta, Mahasiswa Kritik Prabowo-Gibran, Massa Orang Tua Dukung MBG Dilanjutkan

Menindaklanjuti permintaan tersebut, Usman Lawara, telah datang langsung ke kantor KPK untuk memenuhi kelengkapan yang diminta.

Mereka menyerahkan sejumlah dokumen yang dianggap relevan dan mendukung laporan yang diajukan oleh Nikita Mirzani.

“Saya bersama tim kemarin datang ke KPK, menyampaikan dokumen-dokumen pendukung itu,” kata Usman Lawara saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).

Pihaknya telah menyerahkan sekitar lima hingga enam bukti awal, yang dianggap cukup kuat untuk mendukung laporan dugaan tindak pidana tersebut.

Berita Lainnya  Lagi, Ayah di Karawang Perkosa Anak Kandung, Korban Sempat Melawan Tapi Tak Berdaya

“Bukti awal atau bukti permulaan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi ini berupa suap atau gratifikasi,” terang Usman Lawara.

Seluruh keputusan selanjutnya akan bergantung pada hasil telaah yang akan dilakukan oleh KPK.

Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada lembaga yang berwenang, sembari berharap laporan ini dapat diproses secara transparan sesuai hukum yang berlaku.

“Nah, silakan KPK menelaah, apakah kemudian nanti bukti itu bisa bermakna di depan hukum. Itu semua ditentukan dari hasil telaah yang akan dilakukan oleh KPK kemudian hari nanti,” pungkasnya.***

Berita Lainnya  'Nyanyian' Sony Sonjaya Setorkan 41 Nama Tokoh yang Diduga Terlibat Korupsi MBG

Artikel ini telah tayang di detikhot, “Pihak Nikita Mirzani Serahkan Bukti Tambahan Dugaan Suap Jaksa dan Hakim ke KPK” selengkapnya https://hot.detik.com/celeb/d-8151500/pihak-nikita-mirzani-serahkan-bukti-tambahan-dugaan-suap-jaksa-dan-hakim-ke-kpk.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Sudah 5 Orang Calon Manajer Kopdes Meninggal Dunia, BPSDM Kemhan Sampaikan Duka Cita

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap identitas lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah...

Gegara Program MBG, Sudah 2 Kali Prabowo-Gibran Disantet Mahasiswa

GEGARA program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak dikecam mahasiswa, Presiden dan Wakik Presiden, Prabowo - Gibran sudah dua kali disantet mahasiswa. Ini bukanlah ritual...

Komnas Perempuan: Kasus YTR, Penyekapan Perempuan di Bandung Belum Bisa Disebut Penyiksaan Standar PBB

JAKARTA -  Komnas Perempuan menyatakan kasus penganiayaan berat terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat, belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan definisi...

Dari Dedi Mulyadi hingga Prabowo, Semua Orang Marah pada Kekejaman Taufik Hidayat

BANDUNG - Kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat (30), terhadap kekasihnya YTR di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih menjadi perbincangan...

Taufik Hidayat Minta Maaf dan Mengaku Menyesal

BANDUNG - Suasana di salah satu ruangan di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, begitu riuh pada Jumat (26/6/2026). Sebab, di lokasi digelar konferensi pers...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan