Sabtu, Juli 26, 2025
spot_img

Tahun ini Swasembada Beras Tanpa Impor

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan optimisme terhadap ketahanan pangan nasional khususnya dalam upaya mewujudkan swasembada beras tanpa impor pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025.

“Target dari Bapak Presiden, awal rencana kita swasembada empat tahun, kemudian tiga tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” ucapnya.

Mentan juga mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta ton. “Tertinggi selama 57 tahun dan pernah kita capai 3 juta ton, yaitu tahun 1984,” jelasnya.

Berita Lainnya  192 Koperasi Merah Putih Resmi Berdiri di Purwakarta

Selain stok beras, Mentan turut memaparkan capaian nilai tukar petani (NTP) yang menunjukkan tren positif.

Ia menyebut bahwa dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan ditargetkan menghasilkan NTP sebesar 110. Sementara pada bulan Mei, menurutnya NTP naik menjadi 121.

“Jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu pada bulan yang sama, 116,” kata Mentan.

Sebagai bagian dari penguatan daya beli masyarakat dan stabilisasi harga, Mentan menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan bantuan sosial berupa beras sebanyak 180 ribu ton per bulan selama dua bulan dengan total 360 ribu ton.

Berita Lainnya  Sempat Diperintahkan untuk Dibongkar oleh KDM, Pemkot Bandung Justru Bakal Sulap Teras Cihampelas Jadi Sentra UMKM

Bantuan tersebut akan difokuskan pada wilayah nonpenghasil beras dan daerah perkotaan.

“Seperti Papua, Maluku, dan seterusnya. Kita distribusi ke sana bisa sekaligus dua bulan. Kemudian yang kedua adalah daerah perkotaan yang juga tidak menghasilkan beras,” papar Mentan.

Sementara untuk daerah penghasil, khususnya di Pulau Jawa, menurut Mentan harus tetap dilindungi.

Ia pun menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan harga agar dapat menguntungkan petani tanpa membebani konsumen.

“Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik,” lanjutnya.

Berita Lainnya  Sempat Diperintahkan untuk Dibongkar oleh KDM, Pemkot Bandung Justru Bakal Sulap Teras Cihampelas Jadi Sentra UMKM

Mentan menutup keterangannya dengan memastikan bahwa stok pangan nasional tetap dalam kondisi aman.

Selain itu, penyerapan gabah dari petani diperkirakan bisa mencapai 400 hingga 500 ribu ton pada bulan ini.

“Karena yang kita akan keluarkan hanya 360 ribu ton dan kemungkinan bulan ini, serapannya bisa 400-500 ribu ton,” pungkasnya. (BPMI Setpres)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Prabowo Kecam ‘Serakahnomics’, Serukan Perlindungan Produksi Strategis

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam sambutannya pada Peringatan Hari Lahir ke-27 Partai...

Jenal Mutaqin Temui Pengamen Viral yang Ngamuk di Angkot

BOGOR - Secara khusus, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyambangi Mapolsek Bogor Tengah, Rabu (23/7/2025). Kedatangannya untuk menemui Dani (29), seorang pengamen yang...

Bandung Arts Festival #11

BANDUNG- Setelah sukses digelar selama satu dekade, Bandung Arts Festival (BAF) kembali hadir dengan semangat baru melalui Bandung Arts Festival ke-11, yang akan berlangsung...

DPRD Bekasi Usulkan Penambahan Gerbang Tol Cibitung-Cilincing

BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengajukan usulan penambahan gerbang tol baru pada Ruas Cibitung-Cilincing sebagai upaya mengurai kepadatan lalu lintas...

Soroti Polemik di PT. FCC Indonesia, KBC : Ini Bukti Lemahnya Pengawasan Disnaker

KARAWANG - Karawang Budgeting Control (KBC) menyoroti kasus rekrutmen tenaga kerja di PT. FCC Indonesia yang menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) di luar Kabupaten...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI