JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan audiensi dengan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rangka sinkronisasi program strategis daerah dengan program pembangunan nasional, di Aula Menara Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Bekasi dipimpin langsung oleh Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Hj. Ani Gustini , Asisten Administrasi Umum (Asda III) Iis Sandra Yanti, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dwy Sigit Andirian, serta Plt Kepala Dinas Perhubungan ( Dishub) Agus Budiyono.
Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa audiensi tersebut bertujuan untuk memastikan sejumlah program strategis nasional yang berada di Kabupaten Bekasi berjalan selaras dengan agenda pembangunan pusat.
“Alhamdulillah hari ini kita beraudiensi dengan Bappenas dalam hal sinkronisasi pembangunan. Memang kita mendapatkan beberapa program strategis nasional, di antaranya Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Burangkeng, Giant Sea Wall, Sekolah Rakyat (SR), SPAM Regional Jatiluhur I serta Japek II Selatan yang saat ini terus dikawal agar berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Selain membahas program strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan daerah, khususnya terkait peningkatan infrastruktur yang dinilai penting untuk mendukung posisi Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
“Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Yang kita butuhkan adalah infrastruktur tambahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus berkembang,” kata Asep.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bekasi juga mengusulkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan peningkatan sarana infrastruktur dasar, termasuk saluran distribusi air, pengembangan jaringan transportasi, serta penanganan titik-titik kemacetan.
“Kita mendapatkan banyak arahan, termasuk terkait saluran air untuk distribusi air bersih. Insya Allah akan terus dikawal bersama pemerintah pusat,” ungkapnya.
Asep menambahkan, salah satu perhatian utama yang disampaikan kepada Bappenas adalah penanganan perlintasan kereta api yang selama ini menjadi penyebab kemacetan di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi.
“Kita menginginkan beberapa perlintasan kereta yang sudah sangat padat dapat ditangani melalui pembangunan underpass atau solusi lainnya agar kemacetan bisa dikurangi,” jelasnya.
Selain itu, persoalan banjir juga menjadi fokus pembahasan dalam audiensi tersebut. Menurutnya, posisi Kabupaten Bekasi yang berada di wilayah hilir menyebabkan daerah ini kerap menerima limpasan air dari wilayah hulu saat curah hujan tinggi.
“Bekasi ini letaknya di hilir. Ketika Bogor hujan, meskipun Bekasi tidak hujan, air tetap mengalir ke wilayah kami. Karena itu kami meminta dukungan pusat untuk normalisasi sungai dan penanganan pendangkalan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
Terkait realisasi program yang telah dibahas, Asep optimistis sejumlah proyek strategis nasional dapat mulai direalisasikan pada Tahun 2027 karena secara prinsip telah mendapatkan dukungan.
“Kalau program strategis nasional, insya Allah terealisasi. Tadi sudah tidak ada masalah, baik PSEL, SR, Sea Wall maupun Japek II. Yang kita minta tambahan adalah dukungan untuk saluran air, penanganan perlintasan kereta, serta pengendalian banjir,” ujarnya.
Ia berharap seluruh program yang telah disinkronkan bersama Bappenas dapat terus mendapatkan pengawalan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Insya Allah tahun depan bisa mulai direalisasikan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana semua program tersebut terus kita kawal bersama,” tutupnya.***
Sumber : Diskominfo Bekasi
