Senin, November 9, 2026
Google search engine

Diberhentikan Sepihak, Ketua Pengawas Koperasi RS Bayukarta Bakal Adukan Persoalan ke DPRD

KARAWANG – Diduga diberhentikan sepihak, Ketua Pengawas Koperasi Rumah Sakit Bayukarta, Sdr. Koradin Gultom bakal mengadukan persoalannya ke DPRD Karawang.

Hal ini diketahui setelah korban mengadukan persoalannya ke Kantor Hukum Gary Gagarin & Patners, Rabu (6/5/2026).

“Kami selaku kuasa hukum mantan pengurus dan pengawas koperasi Rumah Sakit Bayukarta periode 2020-2024 telah mengirimkan surat permohonan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Karawang,” tutur kuasa hukum korban. Dr. M. Gary Gagarin Akbar, SH., MH.

Berita Lainnya  Forum Kutatandingan Minta Semua Pihak Menahan Diri, Desak APH Proses Hukum Haji Toha

Dikatakan Gary, surat permohonan RDP tersebut diajukan karena adanya perselisihan terus menerus antara kliennya dengan jajaran pengurus baru Koperasi RS Bayukarta yang telah terpilih.

“Bahkan kami juga menduga ada tindakan dari pengurus baru yang diduga tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga sangat merugikan klien kami,” katanya.

Sebagai contoh, sambung Gary, apabila sudah serah terima dari pengurus lama ke pengurus baru, seharusnya seluruh beban tanggung jawab beralih, termasuk masalah utang-piutang koperasi.

Berita Lainnya  Wilayah Pesisir Minim PJU, Wajar Jika Rawan Begal, Garda Bangsa Sindir Pemkab

Sedangkan dalam hal Ini pengurus koperasi yang baru pada faktanya menolak menyelesaikan pinjaman kepada pihak ketiga yang mana keputusan tersebut sebenarnya diambil untuk kepentingan koperasi.

“Kemudian, salah satu klien kami Bpk. Koradin Gultom sebenarnya telah ditetapkan kembali sebagai pengawas dalam struktur Koperasi RS Bayukarta yang baru. Namun tiba-tiba diberhentikan atau dinonaktifkan sementara sebagai Ketua Pengawas Koperasi RS Bayukarta,” katanya.

Padahal dalam AD/ART, kata Gary, tidak ada klausul mengenai hal tersebut. Sehingga pada akhirnya kliennya diberhentikan tetap. Yang lebih mengherankan, kliennya tidak menerima surat apapun mengenai pemberhentian tersebut.

Berita Lainnya  LBH Cakra Indonesia Tuding Ratusan Proyek RKB 'Acak-acakan', Kadisdikbud Janji Evaluasi Tambah Konsultan

“Kami berharap permohonan kami dapat segera direspon oleh pimpinan DPRD Karawang, agar persoalan ini dapat segera diselesaikan,” tutup Gary.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

10 Mantan Kapolri Temui Prabowo Ditengah Kasus Penyadapan

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari 10 mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu...

Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat...

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan