KARAWANG – Nasional Human Resource Institute (NHRI) mengaku akan terus mendukung setiap program Pemkab Karawang yang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menyiapkan lulusan sekolah yang siap kerja di industri.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum NHRI, Arif Dianto, saat kesempatan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026, Sabtu (2/5/2026).
Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada Pasal 15, Arif menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan dan vokasi memang sudah menjadi tanggungjawab setiap pemerintah kabupaten/kota.
Oleh karenanya, ia mendorong Disnakertrans Karawang bisa lebih memperkuat koordinasi dengan semua unsur lembaga pendidikan dan industri, guna menyelenggarakan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri hari ini.
“Saya pikir pihak industri juga sangat siap untuk mendukung setiap program pendidikan vokasi. Tinggal bagaimana Kepala Disnaker Karawang Rosmalia lebih bisa memperkuat koordinasi dengan pihak industri maupun lembaga pendidikan,” tutur Arif Dianto.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Karawang ini juga berpendapat, sampai sejauh ini Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh masih terlihat ‘concern’ di dalam mengurangi angka tingkat pengangguran. Hal ini terlihat ketika program website Loker Karawang mampu dikolaborasikan baik dengan pihak industri/perusahaan.
“Saya meyakini Bupati Aep memikirkan serius atas persoalan ini (pengangguran, red). Pertama, setiap program Disnaker selalu didukung penuh bupati. Kedua, komunikasi bupati dengan pihak industri/perusahaan masih terbangun sangat baik,” tuturnya.
“Tinggal kan bagaimana di sini pinter-pinternya Kadisnaker dalam meluncurkan inovasi program-program pendidikan vokasi yang sebetulnya sangat membantu para pencaker,” timpalnya.
Solusi Investasi Tinggi Tapi Serapan Tenaga Kerja Rendah
Arif juga menyoroti persoalan tingginya investasi di Karawang yang tidak berbanding lurus dengan kondisi serapan tenaga kerja per tahunnya.
Karena berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, sepanjang 2024 investasi di Karawang mencapai Rp68 triliun, naik 61,52% dibanding tahun 2023 yang berada di angka Rp42,1 triliun.
Namun, angka investasi yang fantastis itu tidak berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang terserap.
Berdasarkan data BPS Karawang, proporsi jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karawang pada tahun 2024 sebanyak 1.248.626 orang. Angka ini terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 1.148.236 orang atau 91,96% dari angkatan kerja. Lalu, 100.390 orang pengangguran terbuka atau 8,04% dibandingkan angkatan kerja.
Menurut Arif, solusi atas persoalan tersebut, maka Pemkab Karawang melalui Disnakertrans tidak hanya berfokus pada pendidikan vokasi yang berkaitan dengan industri. Melainkan harus ada program lain seperti pelatihan kerja mandiri. Artinya, bentuk pelatihan kerja yang bisa mencetak lulusan sekolah menjadi wirausahawan.
“Persoalannya memang paradigma anak-anak sekolah kita yang memandang bahwa bekerja itu harus di industri atau perusahaan. Padahal bertani dan berwirausaha pun disebut bekerja. Inilah tugas Disnaker dan lembaga pendidikan yang harus memberikan pemahaman itu,” tutup Arif.***
Ket foto : Ketua Umum NHRI Arif Dianto, Bupati H. Aep Syaepuloh, Kadisnaker Rosmalia.