Rabu, Mei 27, 2026
spot_img

Dedi Mulyadi Geram Lihat Gapura Kumuh Penuh Sampah dan Banyak PKL

SUBANG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali menunjukkan aksi tegasnya saat memantau kondisi gapura perbatasan antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

KDM tampak meradang saat mendapati area ikonik tersebut kumuh akibat tumpukan sampah dan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata.

Dalam sebuah unggahan di media sosial pribadinya pada Sabtu (28/3/2026), KDM tak dapat menyembunyikan kekesalannya kepada para pedagang yang berjualan tepat di area yang seharusnya bersih dan asri.

Berita Lainnya  Komdigi akan Wajibkan Akun Medsos Cantumkan Nomor Ponsel

“Atuh akang icalan didieumah kenging ngarapih-rapih teh awut-awutan deui. Akang mah raos wae, ngabalaan-ngabalaan we. Anu ngaberesan-ngaberesan, ngabalaan-ngabalaan,” (Atuh Akang jualan di sini, sudah dirapikan malah berantakan lagi. Akang mah enak saja, nyampah terus. Yang beresin terus beresin, yang nyampah ya nyampah terus),” ujar KDM dengan nada tinggi.

​Melihat kondisi yang semrawut, KDM tidak tinggal diam. Ia langsung menginstruksikan timnya untuk terjun guna mengangkut sampah-sampah yang berserakan dan menertibkan area di belakang gapura tersebut.

Berita Lainnya  Pelaku Penadah HP Curian di Bekasi Pakai Aluminum Foil buat Tangkal Sinyal

Langkah ini diambil guna menjaga estetika wilayah perbatasan yang menjadi gerbang masuk antar-kabupaten.

​Sebelumnya, ia sempat dibuat geram oleh ulah pedagang yang membandel tetap berjualan meski telah menerima dana kompensasi sebesar Rp2.000.000.

​Kompensasi tersebut diberikan agar para pedagang berhenti berjualan sementara demi kelancaran lalu lintas dan kebersihan selama masa libur panjang.

Namun, pedagang tersebut berkilah tetap berjualan karena membutuhkan biaya tambahan untuk pengobatan suaminya.

Berita Lainnya  Hoaks Teror Pocong, Polisi Ungkap Hanya Cosplay Pengamen

Tak hanya soal PKL, KDM juga memberikan ultimatum keras kepada para juru parkir (jukir) liar.

Ia menegaskan agar tidak ada oknum yang melakukan pungutan parkir secara ilegal di titik-titik milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.***

Sumber : kotasubang.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bakal Surati Prabowo, Fraksi Golkar Minta MBG Tak Ambil Anggaran Pendidikan

JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar di MPR RI Melchias Markus Mekeng meminta dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengambil anggaran pendidikan dalam Anggaran...

Fortusis Jabar Minta Kejelasan Program ‘Sekolah Maung’

BANDUNG - Kelompok pemerhati pendidikan Jawa Barat bersama Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat meminta kejelasan arah dan keberlanjutan program Sekolah Manusia Unggul...

Sebut Masyarakat Sumbar ‘Suku Barbar’, Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait pernyataan...

Karawang Tidak Boleh Kehilangan Jari Diri sebagai ‘Kota Lumbung Padi’, Bupati Aep : 86.170 Hektar LP2B Dikunci

KARAWANG - Memiliki lahan pertanian seluas 86.170 hektar yang telah 'dikuci' dalam Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), atau sekitar 87% dari Lahan Baku...

Dugaan Pencabulan Anak di Karawang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Tetapkan Tersangka dan Tahan Terduga Pelaku

KARAWANG - Hampir setahun lebih, tepatnya memakan waktu hingga 14 bulan, penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap anak berinisial CZ (6), dikabarkan mulai mengalami titik...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan