Jumat, Mei 15, 2026
spot_img

Komunitas Lawyer Dukung Arif Dianto sebagai Ketua KADIN

KARAWANG – Dukungan terhadap Arif Dianto sebagai calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Karawang terus menguat. Kali ini, dukungan datang dari komunitas lawyer yang menilai Arif Dianto sebagai figur yang tepat untuk memimpin KADIN pada Mukab VIII KADIN Karawang mendatang.

Perwakilan komunitas lawyer menyampaikan bahwa dunia usaha saat ini menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin KADIN yang tidak hanya memahami bisnis, tetapi juga memiliki wawasan hukum yang kuat serta mampu menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan kepastian regulasi.

Berita Lainnya  Kades Sumurkondang Diadukan ke Kementerian Desa

“Arif Dianto memiliki kombinasi pengalaman yang lengkap. Ia memahami dunia usaha sekaligus memiliki kedekatan dengan aspek legal yang sangat dibutuhkan dalam dinamika bisnis saat ini,” ujar salah seorang perwakilan komunitas lawyer Karawang, Muhammad Sony, Sabtu (28/3/2026) sore.

Selain dikenal sebagai Ketua Umum Nasional Human Resource Institute (NHRI), Arif Dianto juga merupakan pelaku usaha di sektor properti khususnya dalam bidang pengadaan perumahan subsidi, komersil, dan cluster.

Tak hanya itu, ia juga masih aktif menjabat sebagai Wakil Ketua KADIN Karawang yang membuatnya dinilai memahami secara mendalam kebutuhan dan tantangan internal organisasi.

Berita Lainnya  Tolak Hilirisasi Aspal Buton Dibangun di Karawang, Sultan Buton Surati Prabowo

Komunitas lawyer menilai rekam jejak tersebut menjadi modal penting untuk membawa KADIN Karawang lebih progresif, profesional, dan adaptif terhadap perubahan regulasi yang terus berkembang.

Menanggapi dukungan tersebut, Arif Dianto menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran KADIN sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha, termasuk dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum.

“Dukungan dari rekan-rekan menjadi energi tambahan bagi saya. Ke depan, kita ingin KADIN Karawang hadir sebagai organisasi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi dunia usaha,” katanya.

Berita Lainnya  Palang Kereta Otomatis Terpasang di Perlintasan Sebidang Jalan Ampera Bekasi, Tapi...?

Diketahui, Mukab VIII KADIN Karawang yang akan digelar pada April 2026 mendatang diproyeksikan menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan. Dukungan lintas profesi seperti ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi calon pemimpin yang memiliki visi besar bagi kemajuan dunia usaha di Karawang.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KDM Usul 70% Pajak Pertambangan Dikembalikan ke Desa

BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi alias KDM mengusulkan 70% pajak dari aktivitas pertambangan dikembalikan kepada desa tempat tambang beroperasi. KDM mengatakan skema...

Jaksa Sebut Kekayaan Nadiem Tak Wajar, Tuntut Uang Pengganti Rp 5,68 Triliun

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengalami peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang...

Rivalitas Sepak Bola Cukup 2 x 45 Menit di Dalam Lapangan, Bobotoh Diimbau Tak Mudah Termakan Kabar Hoaks di Medsos

KARAWANG - Kurang dari 2 x 24 jam, akhirnya pihak kepolisian dari Polres Karawang berhasil meringkus pelaku pembunuhan AF (15), pelajar SMK asal Kecamatan...

Tidak Ada Kaitannya dengan Bentrok Suporter, Polisi Ringkus Pelaku Pembunuhan Pelajar di Batujaya

KARAWANG - Kurang dari 2 x 24 jam, akhirnya Polres Karawang berhasil meringkus pelaku pembunuhan AF (15), seorang pelajar yang jasadnya ditemukan di bantaran...

Rebutan Pacar, Pelajar SMP di Bekasi Tewas Ditusuk Usai Saling Tantang di Medsos

KOTA BEKASI - Seorang anak di bawah umur tewas ditusuk usai saling ejek hingga saling tantang di media sosial (medsos) di Pondok Melati, Kota...

Hukum

Jaksa Sebut Kekayaan Nadiem Tak Wajar, Tuntut Uang Pengganti Rp 5,68 Triliun

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengalami peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan