KOTA BEKASI – Wajah pelayanan publik Kota Bekasi menjadi pertaruhan besar pasca-libur panjang Idulfitri 1447 H. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan pemantauan langsung (sidak) ke sejumlah instansi vital seperti Bapenda, Disdukcapil, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Kamis (26/3/2026).
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Di saat 62,6 persen ASN Kota Bekasi diizinkan menjalankan tugas secara Work From Anywhere (WFA), Tri ingin memastikan bahwa “mesin” pemerintahan di garis depan tidak ikut mengendur.
Dalam kunjungannya, Tri Adhianto tak sekadar berkeliling. Ia tampak berdialog intensif dengan para petugas loket dan menyapa warga yang tengah mengantre urusan administrasi. Baginya, kenyamanan warga adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh alasan transisi mudik.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Saya minta seluruh petugas memberikan pelayanan yang terbaik, ramah, dan profesional agar masyarakat merasa nyaman dan terbantu,” tegas Tri Adhianto di sela-sela pemantauannya.
Instansi yang disasar, seperti Disdukcapil dan MPP, merupakan titik paling krusial. Pasca-lebaran, biasanya terjadi lonjakan pengurusan administrasi kependudukan mulai dari surat pindah datang hingga pembaruan dokumen lainnya.
Tri menekankan bahwa birokrasi Kota Bekasi harus bisa bergerak lebih lincah. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ia mendorong pemanfaatan teknologi agar proses administrasi tidak lagi menjadi momok yang melelahkan bagi warga.
“Kita ingin memastikan pelayanan berjalan baik, cepat, dan tidak berbelit. Setelah libur Idulfitri, masyarakat tentu memiliki banyak kebutuhan administrasi yang harus segera diselesaikan,” tambahnya.
Meski mayoritas ASN bekerja secara WFA, Tri mengingatkan bahwa kualitas output pekerjaan harus tetap terjaga. Pemantauan ini sekaligus menjadi pesan kuat bagi jajaran aparatur daerah untuk tetap disiplin dan responsif, baik yang bertugas di kantor maupun yang bekerja secara daring.
Melalui sidak ini, Pemerintah Kota Bekasi ingin menegaskan komitmennya terhadap pelayanan yang transparan. Kehadiran Wali Kota di titik-titik layanan diharapkan mampu memangkas potensi hambatan birokrasi yang sering muncul setelah masa cuti bersama.
Dengan kesiapan sistem dan pengawasan melekat ini, diharapkan warga Bekasi dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan dukungan administrasi pemerintahan yang optimal dan tanpa kendala.***
Sumber : gobekasi.id
