KARAWANG – Video memilukan yang memperlihatkan lima orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) diduga menjadi korban penyekapan di Libya, viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, dua diantaranya yang diduga berasal dari Karawang, Jawa Barat, memohon bantuan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar segera dipulangkan.
Kelima PMI tersebut tampak berbicara dengan kondisi lemas. Mereka mengaku menjadi korban penipuan oknum penyalur tenaga kerja.
Awalnya, mereka dijanjikan akan dipekerjakan secara resmi di Turki. Namun, kenyataannya mereka justru dibawa ke Libya tanpa kejelasan pekerjaan dan dokumen resmi.
Selama di Libya, para PMI mengaku mengalami nasib tragis. Mereka dikurung di sebuah lokasi dan dilarang berkomunikasi secara bebas dan mengalami tindak kekerasan fisik maupun verbal.
Selain itu, kelima PMI tidak diberikan pekerjaan yang dijanjikan dan tidak menerima gaji sepeser pun.
“Kami takut dan tertekan di sini. Tolong kami Pak Gubernur Dedi Mulyadi, kami ingin pulang ke Indonesia,” ujar salah satu PMI dalam video tersebut dengan nada bergetar.
Menanggapi video viral tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang mengaku sedang menelusuri identitas PMI asal Karawang tersebut. Namun, ketiadaan data lengkap menjadi kendala utama.
Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Karawang, Idin Junaedi, mengatakan, belum bisa memastikan identitas kedua PMI yang mengaku warga Karawang tersebut karena tidak adanya nama terang, alamat jelas, maupun dokumen pendukung lainnya.
“Ketiadaan informasi detail menyulitkan kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun KBRI. Kami mengimbau warga Karawang yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri seperti di video untuk segera melapor,” kata Idin Junaedi, Jumat (27/2/2026).
Laporan dari pihak keluarga dinilai sangat krusial untuk mempercepat proses verifikasi data. Hal ini juga menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk mengusut dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap oknum penyalur non-prosedural.
Pemerintah daerah menegaskan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian terkait guna memastikan keselamatan para PMI serta mengupayakan proses pemulangan secepat mungkin.
Kasus ini kembali menjadi pengingat keras bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming bekerja di luar negeri secara ilegal (non-prosedural).***
Sumber : iNews Karawang
