Jumat, Mei 22, 2026
spot_img

KDM Intruksikan Bupati hingga Kades Umumkan Belanja Pemerintahan di Medsos

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengintruksikan kepada semua bupati/walikota hingga kades dan lurah di Jawa Barat untuk mengumumkan setiap dan belanja pemerintahan di media sosial. Baik itu media sosial seperti facebook, youtobe, instagram, maupun flatform media sosial lainnya yang bisa diakses masyarakat umum.

Intruksi ini tertuang dalam bentuk ‘Surat Edaran’ yang baru-baru ini dikelurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik provinsi, kabupaten/kota, kelurahan dan desa untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik facebook, youtobe maupun instagram, serta perangkat media sosial lainnya, agar diketahui publik secara terbuka,” tutur KDM, dilansir dari akun instagram pribadinya @dedimukyadi71.

Berita Lainnya  Alami Pendarahan Hebat, Pengendara Sepeda Motor Tewas Setelah Leher Terjerat Benang Layangan

Bukan hanya realisasi belanja pemerintahan, KDM juga mengintruksikan semua bupati, wali kota, kades dan lurah untuk mengumumkan setiap capaian kinerjanya setiap satu bulan sekali di media sosial.

“Dalam setiap bulan kita wajib menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu,” katanya.

KDM menegaskan, bahwa setiap pejabat pemerintahan harus sadar bahwa pengelolaan keuangan daerah semuanya bersumber dari pajak rakyat yang harus diketahui secara transpran.

Berita Lainnya  Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan Perlindungan Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak

“Kita harus memenuhi sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI-Polri, maupun para pengusaha. Dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar,” katanya.

“Untuk itu tidak ada jalan bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan, agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka, pembangunan yang transparan dan akuntabel, adalah dengan cara menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil,” timpalnya.

Berita Lainnya  Menyesal Jabat Wamenaker, Noel: 'Saya Lebih Banyak Selamatkan Duit Rakyat daripada KPK'

“Semoga jalan ini (mengumumkan kegiatan dan belanja pemerintahan di media sosial) menjadi jalan terang mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” tutup KDM.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KPK Dukung Program MBG : ‘Jangan Sampai Ada Korupsi’

JAKARTA - KPK menyampaikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, KPK menyebut tetap memberikan catatan penting mengenai tata kelola...

2 Buruh Tani di Pantura Subang Tewas Tersambar Petir

SUBANG - Nasib nahas menimpa dua orang buruh tani asal Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Subang, yang kehilangan nyawa akibat tersambar petir saat bekerja memanen...

Isu Teror Pocong di Tanggerang, Polisi Imbau Warga Tenang dan Tingkatkan Kewaspadaan

TANGGERANG - Isu liar teror 'pocong' mencuat di bilangan Tangerang. Isu itu menyebutkan adanya pocong tipuan meneror warga di Kecamatan Rajeg, Tangerang, Banten. Heboh isu...

Dana Bantuan Provinsi Turun Drastis, Anggota DPRD Sukabumi Kritik Dedi Mulyadi

SUKABUMI - Transfer keseluruhan dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi turun drastis di periode Dedi Mulyadi. Hal itu diungkap oleh anggota DPRD...

Mangkir dari Panggilan DPRD Karawang, Koperasi Pindo Deli Siap-siap Dipolisikan

KARAWANG - Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi II DPRD Karawang, Kamis (21/5/2026). RDP ini membahas persoalan aduan puluhan eks anggota Koperasi PT. Pindo...

Hukum

KPK Dukung Program MBG : ‘Jangan Sampai Ada Korupsi’

JAKARTA - KPK menyampaikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, KPK menyebut tetap memberikan catatan penting mengenai tata kelola...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan