BANDUNG – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selama satu tahun memimpin Jawa Barat mencapai angka 95,5 persen. Warga merasa puas dalam segi penyediaan listrik, pendidikan, kesehatan dan kualitas infrastruktur serta peningkatan jumlah jalan.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan periode 30 Januari hingga tanggal delapan Februari tahun 2026. Jumlah sampel sebanyak 800 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error 3,5 persen.
“Pertama, approval rating (tingkat kepuasan) KDM sebagai Gubernur Jawa Barat itu masih tinggi ya. Saya sebut sangat tinggi karena mencapai 95,5 persen,” ucap Founder Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Prof Burhanudin Muhtadi saat rilis di salah satu hotel di Bandung, Senin (16/2/2026).
Ia menuturkan warga yang merasa puas dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selama satu tahun kepemimpinan mengalami kenaikan dibandingkan 100 hari pertama sejak dilantik pada Februari tahun 2025. Namun begitu, tingkat kepuasan warga terhadap Dedi Mulyadi relatif sulit untuk ditingkatkan kembali.
“Sembilan puluh lima koma lima persen karena base-nya sangat tinggi, memang tidak mudah untuk meningkatkan karena sudah tinggal 4,5 persen lagi yang masih menyatakan kurang puas ya. Artinya ini satu capaian yang positif,” kata dia.
Burhanudin mengatakan warga merasa puas terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi karena terkait penyediaan listrik, pendidikan, kesehatan, kualitas infrastruktur dan peningkatan jumlah jalan. Kondisi itu yang menopang kepuasan warga Jawa Barat mencapai 80 hingga 90 persen.
Dari 23 variabel kinerja yang diuji, ia mengatakan semuanya mengalami kenaikan dibandingkan saat 100 hari menjabat. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan berkaitan dengan kinerja Pemprov Jabar.
“Overall itu rata-ratanya masih 71 persen,” kata dia.
Ia menyebut tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Pemprov Jabar di sektor ekonomi masih di bawah 60 persen. Bahkan kinerja di sektor akses peningkatan modal masih di bawah 50 persen.
“Tetap perlu ada kewaspadaan terutama berkaitan dengan isu-isu ekonomi karena kita tahu belakangan seiring dengan pemotongan transfer ke daerah dan kinerja Pemprov suka tidak suka harus mengikuti ya, menyesuaikan,” kata dia.
Survei Indikator Politik Indonesia menyebut pengentasan kemiskinan baru 51 persen, peningkatan kualitas tenaga kerja 58 persen, jaminan sosial bagi warga kurang mampu 60 persen. Pengelolaan sampah sebanyak 64 persen.***
Sumber : Republika.co.id
