Senin, Mei 11, 2026
spot_img

Usai Didemo Siswa, Kepsek SMAN 9 Tambun Selatan Dinonaktifkan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala SMAN 9 Tambun Selatan Kurniawati setelah didemo ratusan pelajarnya pada Selasa (3/6/2025).

Kurniawati didemo pelajar terkait dugaan tanda tangan pengadaan snack fiktif, pungutan liar berkedok sumbangan pembangunan gedung sekolah dan pembelian air conditioner (AC) atau alat pendingin ruangan mushala.

Informasi penonaktifan Kurniawati dibenarkan oleh Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan.

“Iya betul dinonaktifkan Bapak Gubernur, hanya saja saya tidak tahu kapan persisnya,” kata Sahri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/6/2025).

Berita Lainnya  20 Ribu Siswa di Subang Dapat Bantuan Seragam Gratis

Sahri juga membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah melakukan audit pasca-aspirasi pelajar mencuat ke publik.

Hanya saja, dia tak mengetahui audit apakah menyasar keuangan sekolah atau pribadi Kurniawati. “Tapi untuk audit itu benar,” ungkap Sahri.

Saat ini, sejumlah guru SMAN 9 Tambun Selatan tengah dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat untuk dimintai keterangan perihal masalah internal sekolah mereka.

Selain itu, internal sekolah juga tengah membahas pengganti sementara posisi Kurniawati setelah dinonaktifkan Dedi. “Sedang dibahas di internal,” imbuh dia.

Berita Lainnya  Kunjungan Akademik, 80 Mahasiswa UBP Karawang Datangi LPSK

Sebelumnya diberitakan, ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka pada Selasa (3/6/2025).

Mereka menyoroti pemaksaan tanda tangan pengadaan snack yang diduga fiktif. Selain itu, mereka juga mempermasalahkan praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan seperti pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala.

Selain itu, pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS) yang hingga kini hanya tersedia meja tanpa kursi dan kasur.

Berita Lainnya  Bupati Aep Warning Kepsek: Jangan Ada Penyimpangan Dana BOS

Begitu juga dengan ketersediaan obat yang sudah dua bulan belakangan ini tak mendapat suplai dari pihak sekolah.

Para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.

Sumber : Kompas

 

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bentrok Bobotoh dengan The Jak Mania Terjadi di Sejumlah Titik di Karawang

KARAWANG - Bentrokan antara Bobotoh dengan The Jak Mania terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Karawang, usai kegiatan nonton bareng (Nobar) Persib Bandung melawan...

Pelaku Penadah HP Curian di Bekasi Pakai Aluminum Foil buat Tangkal Sinyal

JAKARTA - Polisi menangkap tiga orang penadah handphone curian di Bekasi Timur. Para tersangka menggunakan aluminum foil untuk mengacak sinyal pendeteksi handphone. Kanit Reskrim Polsek...

252 Siswa di Jakarta Timur Keracunan MBG

JAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat sebanyak 252 siswa mengalami gejala diduga keracunan makanan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di...

Makam Dibongkar, Polisi Selidiki Kasus Bayi Tewas Tak Wajar di Karawang

KARAWANG - Diduga mengalami kematian tak wajar, pihak kepolisian akhirnya melakukan ekshumasi atau proses pembongkaran makam seorang bayi laki-laki berinisial TP (1,5), asal Desa...

Demo Bupati Indramayu, Massa Lemparkan Puluhan Ular ke Aparat yang Berjaga

INDRAMAYU – Suasana di depan Pendopo Kabupaten Indramayu mendadak riuh saat puluhan ekor ular meluncur ke arah barisan penjagaan aparat keamanan. Aksi tak lazim...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan