Selasa, Juli 7, 2026
spot_img

Urus KTP dan KK Gratis, Bupati Rey : Jika Ada Pungli, Lapor ke Saya!

SUBANG – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Subang gratis tanpa pungutan apapun.

Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor langsung kepadanya, jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen kependudukan di tingkat kecamatan.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Reynaldy saat membuka Jambore Posyandu Kabupaten Subang Tahun 2025, yang digelar pada Sabtu (13/12/2025), di Lapangan Batalyon 312 Kala Hitam Subang.

Berita Lainnya  Bupati Karawang Tinjau Pekerjaan Peningkatan Jalan Ciranggon - Kutagandok

Bupati menyampaikan bahwa mulai akhir pekan depan, layanan pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), akta, surat kematian, dan dokumen kependudukan lainnya sudah dapat dilakukan langsung di kecamatan masing-masing.

Kebijakan ini dilakukan untuk memangkas jarak, waktu, dan biaya yang selama ini harus dikeluarkan masyarakat.

“Mulai Jumat payun layanan KTP, KK, surat kematian, akta, jeung sajabana bisa diurus di kecamatan masing-masing. Teu aya deui warga Pusakajaya kudu ka Subang ngurus kitu nepi ka beak ku ongkos,” ujar Reynaldy.

Berita Lainnya  Pemkab Karawang Buka Pelatihan Manajemen Dana BOS

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah hingga aparatur kecamatan untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat secara luas.

Bupati juga menyebutkan bahwa sebagian layanan Adminduk di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten dialihkan ke kecamatan.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan larangan keras adanya pungutan liar dalam pelayanan Adminduk. Ia meminta masyarakat melapor jika ada oknum yang meminta bayaran.

“Lamun di kecamatan aya nu menta duit, laporkeun ka abdi. Urusan Adminduk mah gratis, teu meunang aya pungutan,” tegasnya.

Berita Lainnya  Plt Bupati Bekasi Apresiasi Polri Hadirkan Ruang Kreasi Pelajar dan Penguatan UMKM

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Subang berharap pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih dekat, transparan, dan bersih dari praktik pungli, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.***

Sumber : TintaHijau.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dedi Mulyadi Beri Sanksi Om Zein, Renovasi 10 Rumah Janda Pakai Uang Pribadi dan Sekolahkan Anaknya

BANDUNG - Sambil menunggu sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga memanggil Bupati Purwakarta, Saepul...

Kejagung Ungkap Dugaan Keterlibatan Anggota TNI Aktif di Korupsi Program MBG

JAKARTA - Penyidikan kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap adanya dugaan keterlibatan anggota militer aktif yang berdinas di Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur...

Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Menguat

BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memastikan akan menindaklanjuti usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan. Usulan...

Diduga Jadi Korban Peluru Nyasar TNI, Warga Intan Jaya – Papua Tengah Arak Jenazah Ibu Hamil

Seorang ibu hamil bernama Melkiana Dwitau meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah diduga terkena peluru nyasar di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan...

Tuai Banyak Pujian, Luna Maya Bangun Gedung Taman Kanak-kanak di NTT

ARTIS Luna Maya mengunjungi Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT, Rabu, 1 Juli 2026. Dia ke sana, untuk melakukan peletakan batu pertama...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan