JAKARTA – Meski total korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai hampir 50 ribu orang yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia, tetapi pemerintah tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan program Presiden Prabowo tersebut.
Ternyanyar, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono justru malah mengaitkan protes program MBG selama ini dengan ideologi politik. Yaitu dimana menurutnya, kondisi di lapangan tidak menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan bermasalah dengan program MBG. Menurutnya, sorotan yang ramai justru lebih terlihat di media sosial.
Bahkan, Sudaryono langsung ‘menunjuk hidung’ guru, orang tua siswa, wartawan, LSM hingga oknum lainnya yang sering ‘ngeramein’ peristiwa keracunan MBG di media sosial.
“Kenapa ramai? Satu, adalah ideologis, ini masalah urusan politik. Nomor satu. Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” kata Sudaryono, dikutip Selasa (15/9/2026).
Dia mengatakan, kondisi di lapangan menurutnya tidak menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan bermasalah dengan program MBG. Menurut Sudaryono, sorotan yang ramai justru lebih terlihat di media sosial.
“Saya bukan ngeluh, sekali lagi ini hanya cerita kondisi aja. MBG secara keseluruhan kalau anda lihat di bawah, itu orang itu nggak ada masalah sama MBG. Ini yang rame di sosmed,” ujarnya.
Selain faktor yang disebutnya ideologis-politis, Sudaryono menyebut kritik juga muncul dari internal BGN. Hal itu terjadi setelah dirinya melakukan penertiban terhadap petugas yang dianggap melakukan kesalahan.
“Bayangkan, pasukan saya sendiri itu berkeluh kesah di sosmed, menambah negatif dari MBG. Tapi saya nggak peduli, karena disiplinnya memang harus ditegakkan,” ujarnya.
Meski mendapat keluhan dari internal, Sudaryono menegaskan tidak akan mengendurkan penertiban. Dia bahkan menyebut telah menutup hampir 2.000 dapur MBG yang dinilai bermasalah.
“Saya baru tutup hampir 2.000 dapur kemarin, ya,” ujarnya.
Di samping itu, Sudaryono juga menyiapkan sanksi lebih lanjut terhadap kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan kasus keracunan. Mereka terancam tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.
“Ini lagi, kalau ada lagi, semua, Pak Ketut, semua SPPG kepala dapur yang menyebabkan keracunan tidak boleh diperpanjang PPPK-nya,” jelasnya.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan dan menindak pihak yang dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Jadi sudah ada ideologis politis, ada orang-orang di dalam BGN yang saya tertibkan ini juga komplain. Ditambah lagi, mohon maaf, ditambah lagi supplier-supplier ini komplain juga. Jadi, sempurnalah MBG ini,” kata dia.
Kendati menghadapi kritik dan keluhan dari berbagai pihak, Sudaryono memastikan BGN akan tetap menjalankan program MBG. Dia menegaskan tidak akan berhenti hanya karena mendapat tekanan.
Sudaryono mengatakan, BGN telah memahami langkah yang perlu dilakukan untuk membenahi program tersebut. Dia hanya membutuhkan waktu untuk menjalankan rencana yang telah disiapkan.
“Insyaallah mungkin dalam waktu yang tidak lama kita bisa redam ini semua persoalan dan masalah ini,” ungkapnya.***
